Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Faisal Basri mengkritik kebijakan hilirisasi nikel Cs yang dilaksanakan Presiden Jokowi karena 90 persen keuntungannya justru dinikmati China.
Kritik ia sampaikan dengan mengutip data dari keterangan resmi pemerintah dan pelaku bisnis terkait. Faisal menerangkan berdasarkan data itu bisa dilihat nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun pada 2014.
Angka itu berasal dari ekspor senilai US$85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, Rp11.865 per dolar AS.
Sementara pada 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi tercatat Rp413,9 triliun. Angka itu berasal dari nilai ekspor US$27,8 miliar dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun lalu sebesar Rp14.876 per dolar AS.
Ia mengakui nilai ekspor memang meningkat. Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia.
Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.
Kritik itu ditangkis dengan beberapa sanggahan dari pemerintah. Berikut rinciannya.
1. Jokowi
Presiden Jokowi merespons tudingan Faisal Basri dengan menyebut tuduhan ekonom UI itu tidak benar. Dia malah mempertanyakan balik metode yang digunakan Faisal Basri dalam menyatakan China dan negara lain diuntungkan dari kebijakan itu.
“Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun,” katanya di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8).
Jokowi menambahkan dari angka itu saja jelas; negara bisa mendapatkan pajak yang lebih besar dari hilirisasi nikel yang dilakukan.
“Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?” katanya
2. Anak Buah Luhut
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto membantu Presiden Jokowi menjawab kritik ekonom UI Faisal Basri yang menyebut hilirisasi nikel menguntungkan China.
Seto mengatakan kritik Faisal Basri menunjukkan bahwa ekonom itu tak update dengan perkembangan hilirisasi di Indonesia. Hal itu katanya tercermin dari data ekspor besi dan baja (kode HS72) yang digunakan Faisal Basri untuk mengkritik hilirisasi nikel.
“Dari analisis yang dilakukan, terlihat bagaimana Pak Faisal Basri kurang update dengan perkembangan hilirisasi yang terjadi di Indonesia. Hilirisasi nikel di Indonesia sudah tidak hanya besi dan baja (kode HS72), tetapi sudah mulai bergerak ke material untuk baterai lithium, yakni nickel matte dan MHP (keduanya kode HS75),” katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/8).
Berkenaan dengan hasil hilirisasi itu, pada 2022, ekspor nickel matte mencapai US$3,8 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang baru US$1 miliar. Sementara itu ekspor MHP mencapai US$2,1 miliar pada 2022, naik dari 2021 yang baru mencapai US$0,3 miliar.
“Selain kode HS75 dan HS72, beberapa produk di kode HS73 juga merupakan produk turunan nikel,” katanya.
3. Anak Buah Sri Mulyani
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo ikut membantu Presiden Jokowi menjawab tudingan Ekonom Senior UI Faisal Basri soal 90 persen keuntungan hilirisasi nikel dinikmati China.
Bantuan diberikan terkait tudingan Faisal yang menyebut pemerintah memberikan bebas pajak keuntungan badan pada perusahaan smelter karena menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya.
“Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian,” tulis Prastowo dalam akun resmi Twitternya @prastow, dikutip Jumat (11/8).
Dia menjelaskan sejalan dengan amanat UU 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.
Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.
Pertama, pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.
Kedua, pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.
4. Kementerian Perindustrian
Kementerian Perindustrian ikut buka suara soal kritik ekonom Faisal Basri bahwa hilirisasi nikel cs yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi menguntungkan China.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif meminta publik untuk melihat hilirisasi dari nilai tambah ekonominya alih-alih pada kepemilikan atau ownership.
“Hilirisasi jangan dilihat dari ownersip smelter, baik itu PMA atau PMDN, tetapi lebih ke arah pendekatan nilai tambah ekonomi, sehingga benefit (manfaat) yang dirasakan dengan berjalannya hilirisasi memberikan nilai nyata bagi pembangunan nasional,” katanya Minggu (13/8) seperti dikutip dari Antara.
Nah, berkaitan dengan itu, Febri menjelaskan sejak bergulirnya program hilirisasi sumber daya alam, terutama logam nikel di tanah air, beberapa multiplier effect mulai terlihat pada ekonomi nasional.
Berdasarkan data Kemenperin, terdapat 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 smelter yang sedang dalam konstruksi. Investasi yang telah tertanam di Indonesia sebesar US$11 miliar atau sekitar Rp168,48 triliun (kurs Rp15.371 per dolar AS) untuk smelter pyrometalurgi, serta sebesar US$2,8 miliar atau mendekati Rp42 triliun untuk tiga smelter hydrometalurgi yang akan memproduksi MHP (Mix Hydro Precipitate) sebagai bahan baku baterai.
Ia menambahkan selama masa konstruksi, kehadiran smelter tersebut menyerap produk lokal. Saat ini, smelter tersebut mempekerjakan sekitar 120 ribu orang tenaga kerja.
Serapan tenaga kerja itu terjadi di sejumlah smelter yang tersebar di berbagai provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta Banten.
“Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut dengan meningkatnya PDRB di daerah lokasi smelter berada,” ungkapnya.
Ia mengatakan besarnya dampak berganda atau multiplier effect smelter nikel juga dapat dilihat dari nilai tambahnya. Kemenperin menghitung nilai tambah yang dihasilkan dari nikel ore hingga produk hilir meningkat berkali-kali lipat jika diproses di dalam negeri atau menghilirkan proses barang mentah.
Febri menyampaikan apabila nilai nikel ore mentah dihargai US$30 per ton. Ketika menjadi Nikel Pig Iron (NPI) harganya akan naik 3,3 kali mencapai US$90 per ton.
Sedangkan bila menjadi Ferronikel, akan naik 6,76 kali atau setara US$203 per ton.
Ketika hilirisasi berlanjut dengan menghasilkan Nikel Matte, maka nilai tambahnya juga akan naik menjadi 43,9 kali atau US$3.117 per ton. Ia mengatakan sekarang Indonesia sudah punya smelter yang menjadikan MHP sebagai bahan baku baterai dengan nilai tambah sekitar 120,94 kali (3.628 per ton).
“Apalagi, jika ada ada pabrik baterai yang mengubah ore menjadi LiNiMnCo, maka nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat,” papar Febri.
Hal ini tentu akan menambah pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak-pajak lain yang nilainya triliunan rupiah.
“Dari sini saja sudah terbukti, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jika kita mengekspor bahan mentah, angkanya Rp17 triliun, dibandingkan dengan ekspor produk hasil hilirisasi nikel yang mencapai Rp510 triliun. Sehingga penerimaan negara dari pajak akan jauh lebih meningkat,” katanya.
Melihat performa kontribusi logam dasar ke ekonomi, Febri menjelaskan PDB logam dasar di triwulan I 2023 tumbuh 11,39 persen. Paa semester I 2023 ini, logam dasar mencatatkan PDB sebesar Rp66,8 triliun.
Adapun selama periode 2022, subsektor ini tumbuh di atas 15 persen dengan nilai Rp124,29 triliun, juga tahun 2021 tumbuh double digit setara Rp108,27 triliun. Bahkan di 2020 yang penuh tekanan akibat pandemi covid-19, industri logam dasar berhasil tumbuh mengesankan.
“Indikator ini sangat jelas menunjukkan bahwa benefit smelter memberi manfaat bagi ekonomi nasional, bukan untuk negara lain. Hadirnya PMA merupakan pengungkit investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Febri.
Lebih lanjut, ia mengatakan hilirisasi juga membuat posisi Indonesia sebagai eksportir utama produk hilir logam nikel terus menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Ekspor stainless steel, baik dalam bentuk slab, HRC maupun CRC, menyentuh angka US$10,83 di 2022. Nilai ekspor ini meningkat 4,9 persen dari 2021 yang sebesar US$10,32.
Sumber : www.cnnindonesia.com, 14 Agustus 2023
