Tiga asosiasi pertambangan besar, yakni Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), memastikan tidak ada anggotanya yang termasuk dalam daftar 190 perusahaan tambang yang izin usahanya ditangguhkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Direktur Eksekutif IMA Hendra menegaskan bahwa seluruh anggota IMA tidak termasuk dalam daftar tersebut.
“Tidak ada anggota IMA dari 190 perusahaan yang ada di daftar,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (9/10/2025).
Hal senada disampaikan Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani. “Tidak ada anggota kami dalam list tersebut,” kata Gita.
Sementara itu, Dewan Penasihat APNI, Djoko Widajatno, juga memastikan anggotanya tidak terdampak penangguhan izin.
“Terkonfirmasi, APNI tidak ada yang terkena penghentian operasi,” ujarnya.
Meski demikian, Djoko menyatakan dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan.
“Namun pemerintah juga perlu memberi ruang transisi bagi perusahaan yang sedang memperbaiki cashflow atau melakukan migrasi ke sistem perizinan digital,” tambahnya.
Sebagai informasi, penangguhan izin 190 perusahaan tambang tersebut dilakukan melalui surat Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 tertanggal 18 September 2025.
Dari total 190 izin yang ditangguhkan, sebanyak 90 merupakan tambang batubara, tiga izin pertambangan aspal, dan 97 lainnya tambang mineral.
Direktur Jenderal Minerba ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan saat ini sudah ada sekitar 10–15 perusahaan yang menyelesaikan kewajiban jaminan reklamasi sehingga izinnya telah dikembalikan.
