Januari 2025

PENGUSAHA sektor pertambangan masih mencermati janji pemerintah untuk memberikan ‘kelonggaran’ dalam implementasi wajib parkir devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 100% di perbankan domestik selama satu tahun per 1 Maret 2025. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia/Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan sampai saat ini sikap pengusaha tambang terhadap kebijakan tersebut masih […]

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tidak mengetahui isu terkait royalti nikel yang disebut akan naik dari 10% menjadi 15%. Adapun, kabar mengenai pemerintah akan menaikkan royalti bijih nikel itu pertama kali diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka wacana sekaligus merekomendasikan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi bagi perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menemukan lokasi dan besaran cadangan mineral di suatu wilayah. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menjelaskan, terdapat dua jenis IUP, yakni IUP eksplorasi

HARGA batu bara makin jeblok setelah adanya indikasi penurunan permintaan serta meningkatnya penggunaan energi baru terbarukan. Dikutip dari Refinitiv, harga batu bara kontrak Februari pada perdagangan Kamis (23/1/2025) ditutup di posisi US$ 119,1 per ton, turun 2,38% dari penutupan sebelumnya. Harga ini adalah yang terendah dalam lima hari terakhir. Pelemahan ini semakin memperburuk tren harga

KEPUTUSAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tidak memangkas produksi nikel pada tahun ini, dinilai akan berdampak pada kondisi kelebihan pasokan atau oversupplay dan tren penurunan harga lebih jauh pada komoditas nikel. Sekretaris Umum (Sekum) APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan saat ini produksi nikel Indonesia sudah memegang peranan 63% dari total produksi dunia. “Produksi

BADAN Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dilakukan secara terburu-buru. Rancangan diklaim telah digodok berdasarkan tahapan dan musyawarah bersama. Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, usulan revisi UU Minerba itu telah disampaikan melalui Badan Musyawarah, rapat

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan surat keputusan (SK) terkait wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK) yang akan dikelola oleh Muhammadiyah. Kementerian ESDM menyampaikan, hal itu masih dalam kajian. “Muhammadiyah belum sampai sekarang karena masih dalam proses kajian dari kami soal IUPK yang akan diberikan,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian

KEMENTERIAN Koperasi mendukung penuh adanya revisi Undang-Undang Minerba yang dilakukan DPR RI. Dalam Pasal 51 disebutkan bahwa Koperasi juga akan mendapatkan jatah tambang dari eks PKP2B yang dikembalikan ke pemerintah. Ferry Juliantono Wakil Menteri Koperasi mengungkapkan, pihaknya sudah memetakan Koperasi yang bisa dan sanggup untuk mengelola tambang Batubara dan Mineral. Nantinya, Kementerian Koperasi akan bekerjasama

KETUA Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bob Hasan meminta masukan langsung dari Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Ridho Kresna Wattimena terkait kriterian perguruan tinggi yang layak diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini sejalan dengan dipercepatnya Revisi atas Perubahan Keempat atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

BADAN Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menggelar acara Outlook Bappebti Tahun 2025 di Hotel Grand Zuri, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menyinergikan program kerja Bappebti dengan para pemangku kepentingan, dengan mengangkat tema “Pengembangan Nikel pada Bursa Berjangka dalam Meningkatkan Perdagangan Nikel di Dalam Negeri dan Ekspor.” Narasumber yang

KALANGAN pelaku industri pertambangan berpendapat wajib penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri sebanyak 100% dan jangka waktu satu tahun bakal menyulitkan perusahaan sektor tersebut. Kebijakan ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang hanya mempersyaratkan penempatan DHE SDA paling sedikit 30% selama minimal tiga bulan. Direktur Eksekutif Asosiasi

DPR RI dijadwalkan akan melakukan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) menjadi RUU usul insiatif DPR pada rapat paripurna, Kamis (23/1/2025). Berdasarkan agenda acara DPR, Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 akan digelar pada pukul 10.00 WIB. Pengambilan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan siap ikut terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Pemerintah akan menyusun DIM. Tentu leading sector-nya ‘kan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral,” kata Menteri

ASOSIASI Penambang Nikel Indonesia (APNI) menjerit karena empat kebijakan baru pemerintah yang ditetapkan pada awal 2025 ini. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba), Rabu (22/11/2025). Dia mengatakan, kebijakan pertama yang membuat pengusaha menjerit adalah penerapan pajak

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menargetkan produksi batubara yang berasal dari lahan tambang eks perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Bakrie Grup, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dapat terlaksana pada pertengahan tahun ini. Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mengatakan saat ini pihaknya telah berada dalam tahap produksi awal. Dan diharapkan pertengahan tahun 2025

HARGA batu bara melandai usai terbang selama empat hari. Aksi profit taking serta melemahnya permintaan dari India menekan harga batu bara. Dikutip dari Refinitiv, harga batu bara kontrak Februari ditutup di posisi US$ 122 per ton atau melandai 1,78%. Pelemahan ini mengakhiri rally harga batu bara dalam empat hari terakhir dengan penguatan menembus 8,6%. Melemahnya

PEMERINTAH memperbarui aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah

BUMN Holding Industri Pertambangan, MIND ID, optimistis Indonesia mampu mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan cadangan mineral dan batu bara yang melimpah, Indonesia memiliki posisi strategis di industri hulu global, terutama di sektor pertambangan dan penggalian.   Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf, menjelaskan, Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang

ASOSIASI Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menyebut kebijakan baru retensi atau penahanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam 100% selama 1 tahun dapat meningkatkan ongkos operasional lebih dari 3%. Wakil Ketua Umum DPP Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan, pihaknya menilai kebijakan yang semula menahan hasil ekspor hanya 3 bulan sebesar 30%, kini menjadi

PEMERINTAH akan merevisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100% devisa hasil ekspornya di Indonesia selama satu tahun. Kebijakan ini menuai kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk para ekonom, yang menilai bahwa hal ini berpotensi mengganggu kinerja ekspor dan operasional perusahaan eksportir. Ekonom dari Center of Economic and

ASOSIASI Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeklaim wacana pemangkasan produksi bijih nikel tahun ini berpotensi mengerek harga komoditas tersebut menjadi US$20.000/ton. Hal itu akan terjadi jika kuota produksi bijih nikel dari 240 juta ton pada 2024 menjadi 150 juta ton pada 2025.  Nikel hari ini diperdagangkan di US$16.078/ton di London Metal Exchange (LME), turun 0,15% secara

MIND ID sebagai perpanjangan tangan pemerintah secara konsisten mendukung pengembangan sumber daya generasi muda melalui berbagai program tanggung jawab sosial berkelanjutan. Pengembangan sumber daya generasi muda merupakan program krusial dalam memastikan keberlanjutan sebuah negara. ukungan di bidang pendidikan dan olah raga adalah program yang terbukti mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas generasi muda, baik

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perubahan ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dengan wajib penempatan 100% dan jangka waktu satu tahun akan berlaku 1 Maret 2025.  Airlangga mengatakan pemerintah saat ini memang sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan