imajiner

HARGA batu bara menguat setelah prospek ekonomi sejumlah negara konsumsi terbesar diprediksi akan meningkat pada 2025. Selain itu, ada penurunan produksi salah satu produsen utama batu bara di Eropa, yakni Ukraina. Berdasarkan data Barchart, harga batu bara dunia acuan Newcastle pada perdagangan Rabu (29/1/2025) tercatat di US$116,05 per ton, naik 1,14% dari posisi sebelumnya. Bank Dunia merilis proyeksi […]

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak pemerintah India untuk bekerja dalam mendorong hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia. Hal itu dia sampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke New Delhi, India pada Sabtu (25/1). Menurut Bahlil, hilirisasi membuka peluang besar bagi kerja sama internasional, salah satunya dengan India.

INDONESIA bersiap menghadapi efek samping dari penerapan Undang-undang energi pertama China telah berlaku sejak 1 Januari 2025 lalu. Regulasi anyar ini disebut akan memastikan keamanan energi Negeri Tirai Bambu yang tengah fokus mempromosikan transisi energi hijau dan rendah karbon. Saat ini, China adalah negara tujuan ekspor batubara terbesar Indonesia setelah India. Data dari Badan Pusat Statistik

WACANA pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi ditanggapi negatif. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai wacana tersebut bukan rencana yang baik. Ada dua poin yang menurut Fahmy perguruan tinggi tak layak mengelola lahan tambang, terutama batu bara. Pertama, dari sisi operasional, perguruan tinggi tak punya pengalaman serta permodalan

PT VALE Indonesia, salah satu perusahaan pertambangan nikel terkemuka di Indonesia, terus menunjukkan komitmen kuat terhadap praktik pertambangan berkelanjutan melalui berbagai upaya reklamasi lahan pascatambang. Dengan mematuhi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan ini berfokus pada pelestarian lingkungan dan pembangunan ekosistem yang sehat di sekitar lahan bekas tambangnya. Proyek Reklamasi

WACANA pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Perguruan Tinggi dan UMKM masih menjadi perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Alih-alih mengelola konsesi sendiri, mereka didorong untuk berperan sebagai mitra kerja perusahaan tambang. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menyebut bahwa terdapat banyak program yang relevan bagi UMKM di berbagai

PEMERINTAH melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan penerapan kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) tidak akan mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Dana hasil ekspor yang digunakan untuk kebutuhan operasional akan dikecualikan dari kebijakan retensi. “Jika dana tersebut dibutuhkan untuk biaya operasional dalam bentuk rupiah, perusahaan bisa melakukan konversi ke rupiah. Dana yang telah

PENGUSAHA sektor pertambangan masih mencermati janji pemerintah untuk memberikan ‘kelonggaran’ dalam implementasi wajib parkir devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 100% di perbankan domestik selama satu tahun per 1 Maret 2025. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia/Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan sampai saat ini sikap pengusaha tambang terhadap kebijakan tersebut masih

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tidak mengetahui isu terkait royalti nikel yang disebut akan naik dari 10% menjadi 15%. Adapun, kabar mengenai pemerintah akan menaikkan royalti bijih nikel itu pertama kali diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka wacana sekaligus merekomendasikan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi bagi perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menemukan lokasi dan besaran cadangan mineral di suatu wilayah. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menjelaskan, terdapat dua jenis IUP, yakni IUP eksplorasi

HARGA batu bara makin jeblok setelah adanya indikasi penurunan permintaan serta meningkatnya penggunaan energi baru terbarukan. Dikutip dari Refinitiv, harga batu bara kontrak Februari pada perdagangan Kamis (23/1/2025) ditutup di posisi US$ 119,1 per ton, turun 2,38% dari penutupan sebelumnya. Harga ini adalah yang terendah dalam lima hari terakhir. Pelemahan ini semakin memperburuk tren harga

KEPUTUSAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tidak memangkas produksi nikel pada tahun ini, dinilai akan berdampak pada kondisi kelebihan pasokan atau oversupplay dan tren penurunan harga lebih jauh pada komoditas nikel. Sekretaris Umum (Sekum) APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan saat ini produksi nikel Indonesia sudah memegang peranan 63% dari total produksi dunia. “Produksi

BADAN Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dilakukan secara terburu-buru. Rancangan diklaim telah digodok berdasarkan tahapan dan musyawarah bersama. Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, usulan revisi UU Minerba itu telah disampaikan melalui Badan Musyawarah, rapat

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan surat keputusan (SK) terkait wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK) yang akan dikelola oleh Muhammadiyah. Kementerian ESDM menyampaikan, hal itu masih dalam kajian. “Muhammadiyah belum sampai sekarang karena masih dalam proses kajian dari kami soal IUPK yang akan diberikan,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian

KEMENTERIAN Koperasi mendukung penuh adanya revisi Undang-Undang Minerba yang dilakukan DPR RI. Dalam Pasal 51 disebutkan bahwa Koperasi juga akan mendapatkan jatah tambang dari eks PKP2B yang dikembalikan ke pemerintah. Ferry Juliantono Wakil Menteri Koperasi mengungkapkan, pihaknya sudah memetakan Koperasi yang bisa dan sanggup untuk mengelola tambang Batubara dan Mineral. Nantinya, Kementerian Koperasi akan bekerjasama

KETUA Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bob Hasan meminta masukan langsung dari Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Ridho Kresna Wattimena terkait kriterian perguruan tinggi yang layak diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini sejalan dengan dipercepatnya Revisi atas Perubahan Keempat atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

BADAN Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menggelar acara Outlook Bappebti Tahun 2025 di Hotel Grand Zuri, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menyinergikan program kerja Bappebti dengan para pemangku kepentingan, dengan mengangkat tema “Pengembangan Nikel pada Bursa Berjangka dalam Meningkatkan Perdagangan Nikel di Dalam Negeri dan Ekspor.” Narasumber yang

KALANGAN pelaku industri pertambangan berpendapat wajib penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri sebanyak 100% dan jangka waktu satu tahun bakal menyulitkan perusahaan sektor tersebut. Kebijakan ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang hanya mempersyaratkan penempatan DHE SDA paling sedikit 30% selama minimal tiga bulan. Direktur Eksekutif Asosiasi

DPR RI dijadwalkan akan melakukan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) menjadi RUU usul insiatif DPR pada rapat paripurna, Kamis (23/1/2025). Berdasarkan agenda acara DPR, Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 akan digelar pada pukul 10.00 WIB. Pengambilan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan siap ikut terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Pemerintah akan menyusun DIM. Tentu leading sector-nya ‘kan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral,” kata Menteri

ASOSIASI Penambang Nikel Indonesia (APNI) menjerit karena empat kebijakan baru pemerintah yang ditetapkan pada awal 2025 ini. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba), Rabu (22/11/2025). Dia mengatakan, kebijakan pertama yang membuat pengusaha menjerit adalah penerapan pajak

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menargetkan produksi batubara yang berasal dari lahan tambang eks perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Bakrie Grup, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dapat terlaksana pada pertengahan tahun ini. Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mengatakan saat ini pihaknya telah berada dalam tahap produksi awal. Dan diharapkan pertengahan tahun 2025

HARGA batu bara melandai usai terbang selama empat hari. Aksi profit taking serta melemahnya permintaan dari India menekan harga batu bara. Dikutip dari Refinitiv, harga batu bara kontrak Februari ditutup di posisi US$ 122 per ton atau melandai 1,78%. Pelemahan ini mengakhiri rally harga batu bara dalam empat hari terakhir dengan penguatan menembus 8,6%. Melemahnya