Pemerintah memastikan kebijakan bahan bakar campuran biodiesel 50 persen (B50) mulai diterapkan pada 1 Juli 2026, sebagai langkah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik di tengah dinamika global.
“B50 sudah hampir 6 bulan kita melakukan uji pakai di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, kemudian truk, dan sekarang masih bergulir terus,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan, hasil uji coba sejauh ini menunjukkan performa yang cukup baik untuk segera diterapkan secara luas.
“Sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50,” katanya.
Diversifikasi energi diperkuat
Menurut Bahlil, kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah sejak awal untuk mencari energi alternatif dan menekan ketergantungan pada energi fosil.
“Inilah kenapa pemerintah dari awal itu mencari energi alternatif,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya diversifikasi energi dalam menghadapi kondisi global saat ini.
“Dulu kan kalian ketawain gue ketika mau canangkan untuk B50 dan ethanol,” tegas Bahlil.
“Bayangkan sekarang kalau tidak ada kita diversifikasi, kita mau berharap kepada siapa?”
Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman. Ia menilai mandatori B50 merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi energi nasional berbasis domestik.
“Mandatori B50 adalah kebijakan yang tepat dan visioner. Di tengah dinamika energi global, Indonesia perlu memperkuat fondasi energi berbasis domestik agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal,” ujar Yulisman, melalui keterangannya, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan campuran biodiesel hingga 50 persen berpotensi menurunkan kebutuhan solar fosil dari kisaran 35–40 juta kiloliter (KL) per tahun menjadi sekitar 17–20 juta KL.
“Artinya, kita tidak hanya menekan impor, tetapi mulai menggeser struktur energi nasional dari berbasis impor menjadi berbasis produksi dalam negeri,” tegas Yulisman.
Selain itu, ia juga mendorong daerah penghasil sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
Langkah ini, lanjutnya, dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan B50, menjaga pasokan pangan, serta tetap mempertahankan kapasitas ekspor nasional di tengah meningkatnya permintaan domestik.
Produksi biodiesel masih jadi tantangan
Di tengah optimisme tersebut, tantangan masih muncul dari sisi kapasitas produksi biodiesel nasional.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan industri masih kekurangan sekitar 2 juta kiloliter jika kebijakan B50 diterapkan penuh.
Dengan kapasitas terpasang sekitar 22 juta kiloliter, realisasi produksi saat ini hanya mencapai sekitar 80 persen atau 17,6 juta kiloliter.
Sementara itu, kebutuhan solar nasional mencapai sekitar 39,5 juta kiloliter per tahun. Dengan skema B50, kebutuhan biodiesel diperkirakan mencapai sekitar 19,5 juta kiloliter.
Kondisi ini mendorong kebutuhan tambahan investasi, serta kesiapan rantai pasok, termasuk ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) dan infrastruktur penyimpanan.
Di sisi lain, industri juga mengingatkan potensi tarik-menarik antara kebutuhan energi dan pangan jika alokasi bahan baku tidak dikelola secara seimbang.
