Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memperluas implementasi biodiesel B50 ke berbagai sektor, termasuk industri pertambangan. Bahkan, Kementerian ESDM akan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang yang tidak mendukung kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran program Biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Menurut Bahlil, pada tahap awal implementasi masih ada pelaku usaha yang enggan menggunakan B50 dengan alasan harganya lebih mahal dibandingkan bahan bakar yang selama ini digunakan.
“Upaya ini (implementasi B50 di berbagai sektor) awalnya pengusaha-pengusaha ini, pemakai-pemakai ini enggak mau pakai karena harganya katanya mahal,” ujar Bahlil.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Kementerian ESDM meminta komitmen seluruh pelaku usaha, khususnya sektor pertambangan, agar mulai menggunakan B50. Bahlil bahkan menegaskan pemerintah tidak akan segan mengevaluasi RKAB perusahaan yang mengabaikan kebijakan tersebut.
“Saya sudah bilang kalau kalian enggak pakai B50, RKAB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan,” tegasnya.
Menurut Bahlil, sejumlah perusahaan pertambangan telah menyatakan komitmen untuk mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Implementasi B50 menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menghentikan impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri.
Ia mengungkapkan konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun. Sebelum B50 diterapkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter solar setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita,” ungkap Bahlil.
Menteri ESDM mengakui pengembangan B50 bukan proses yang mudah. Jika peningkatan kadar biodiesel pada umumnya dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun, pemerintah mempercepat proses pengembangan agar B50 dapat diluncurkan pada 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum diterapkan secara nasional, B50 telah melalui pengujian selama enam bulan pada berbagai jenis kendaraan, mulai dari kereta api, mobil penumpang, bus, hingga kendaraan dari berbagai merek, termasuk Mercedes-Benz dan Toyota.
Pemerintah berharap implementasi B50 dapat memperkuat kedaulatan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, sekaligus meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit dalam negeri. Editor: Prisma Ardianto
