Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pengelolaan logam tanah jarang ke depan tidak lagi dibuka untuk umum, melainkan akan dikelola langsung oleh negara. Hal ini seiring dengan dibentuknya Badan Industri Mineral oleh pemerintah.
“Ke depan, kebijakan kami di hulunya, bahan bakunya itu, nanti untuk logam tanah jarang tidak kami izinkan dikelola oleh umum, tapi akan dikelola oleh negara. Nanti ada tata kelola sendiri, dan kita tunggu saja aturannya,” ujar Bahlil Lahadalia dikutip dari Antara, Senin (25/8/2025).
Menurut Bahlil, logam tanah jarang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga membutuhkan tata kelola khusus. Badan Industri Mineral yang baru dibentuk akan berfokus pada penelitian dan pengembangan industri untuk menciptakan nilai tambah.
“Saya pikir apa yang dilakukan Presiden sangat positif dan bagus, karena Badan Industri Mineral ini akan fokus pada penelitian industri untuk ciptakan nilai tambah. Seperti misalnya logam tanah jarang kita kan harganya cukup tinggi,” jelasnya.
Dengan adanya badan baru ini, Kementerian ESDM akan tetap bertugas menyiapkan bahan baku, sementara produk akhir akan ditentukan oleh Badan Industri Mineral.
Menunjuk Brian Yuliarto
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Senin pagi, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77P Tahun 2025.
Pembentukan Badan Industri Mineral ini menjadi tonggak baru dalam tata kelola sumber daya strategis Indonesia. Sebelumnya, pengelolaan mineral dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di bawah Kementerian ESDM.
Dengan adanya lembaga baru tersebut, pemerintah berharap bisa lebih fokus dalam menciptakan nilai tambah dari pengolahan mineral, termasuk logam tanah jarang yang sangat dibutuhkan dalam teknologi energi bersih.
Permintaan Melonjak Tajam
Hilirisasi sumber daya mineral kini menjadi agenda utama pemerintah. Indonesia memiliki kekayaan mineral strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang (rare earth) yang semakin dibutuhkan dunia.
Permintaan global terhadap mineral kritis tersebut melonjak tajam, terutama untuk mendukung transisi energi bersih dan pengembangan teknologi baterai kendaraan listrik. Dalam konteks itu, pembentukan Badan Industri Mineral dinilai tepat untuk memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.
Bahlil menegaskan, dengan tata kelola baru, pengolahan mineral akan lebih terarah dan mampu menciptakan daya saing internasional. “Kita siapkan bahan bakunya saja, produk akhirnya nanti di Badan Industri Mineral ini yang akan tentukan,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain utama dalam industri hilir mineral strategis dunia.
