Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi “senjata” bagi Indonesia untuk mengendalikan pasokan dan menentukan harga batu bara di pasar dunia.
Kebijakan itu ditempuh pemerintah lantaran Indonesia memasok sekitar 43 persen batu bara yang diperdagangkan secara global. Hanya saja, harga komoditas ini banyak ditentukan oleh para pedagang di luar negeri.
Pemerintah mengubah kebijakan pengelolaan komoditas tambang pada 2026 dengan menjadikan RKAB sebagai instrumen yang mengatur produksi berdasarkan keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand).
“Satu-satunya instrumen negara untuk mengontrol harga komoditas dunia yang bersumber mayoritas dalam Indonesia adalah RKAB,” ujar Bahlil saat gelaran Bali Tech Week 2026 yang digelar Komdigi di Bali, Senin (19/10/2026).
Kementerian ESDM telah menyepakati kuota produksi batu bara dan nikel dalam revisi RKAB) 2026. Perubahan RKAB 2026 disetujui dengan target produksi batu bara sekitar 700 juta ton, sedangkan produksi nikel 290 juta ton.
Menurutnya, besarnya kontribusi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia seyogianya memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia dalam menentukan harga.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton. Dari jumlah ini, sekitar 1,3 miliar ton diperdagangkan di pasar internasional.
Pada 2025, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton dari total volume perdagangan batu bara. Presentasi ini setara dengan sekitar 43 persen dari batu bara yang diperdagangkan secara global.
Namun, Bahlil menilai besarnya kontribusi Indonesia belum sebanding dengan pengaruhnya terhadap pembentukan harga batu bara dunia.
“Kita tidak mau lagi diperbodoh oleh orang-orang luar. Kita mau berapa kebutuhan dunia yang kita lakukan sesuai dengan produksi kita dan hari ini tercatat harga batu bara mencapai 154 dollar per metric ton, terbesar pasca 2023,” paparnya.
Karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pengelolaan produksi melalui RKAB agar pasokan batu bara Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Dengan pengaturan, pemerintah berharap produksi komoditas tambang tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap harga dan penerimaan negara.
Harga batu bara telah mencapai 154 dollar AS per metrik ton. Ia menilai angka tersebut menjadi perkembangan penting karena meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan Tanah Air.
Meski demikian, Bahlil mengakui perubahan kebijakan pengelolaan pasokan berpotensi tidak disukai para pedagang internasional yang selama ini menikmati pola perdagangan komoditas tersebut.
Namun, Indonesia berani mengubah pendekatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan di dalam negeri.
“Memang ini sesuatu yang tidak enak, tapi harus kita lakukan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” pungkas dia.
Selain pengaturan pasokan melalui RKAB, Bahlil menegaskan hilirisasi merupakan strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Selama berabad-abad, kekayaan alam Indonesia menjadi incaran pihak asing karena bahan mentahnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan industri mereka.
Ketergantungan industri global terhadap bahan baku dari Indonesia membuat kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas menghadapi tantangan, termasuk melalui mekanisme sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Bahlil mencontohkan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel yang diikuti dengan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.
Ia menyebut nilai ekspor produk nikel Indonesia pada 2017–2018 hanya sekitar 3,3 miliar dollar AS. Setelah kebijakan penghentian ekspor bijih nikel diterapkan dan hilirisasi dikembangkan, nilai ekspor meningkat menjadi 34 miliar dollar AS pada 2023.
Bahlil menargetkan nilai ekspor produk nikel Indonesia dapat melampaui 40 miliar dollar AS pada 2026, bahkan mencapai kisaran 45-50 miliar dollar AS.
Kenaikan ini menunjukkan potensi hilirisasi menciptakan nilai tambah dari komoditas yang sebelumnya lebih banyak diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah.
Selain nikel, pemerintah juga menyiapkan pengembangan hilirisasi untuk berbagai komoditas lain, termasuk bauksit dan timah.
Pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas dengan rencana investasi sekitar 618 miliar dollar AS hingga 2040.
Pengembangan hilirisasi merupakan salah satu katalis utama pertumbuhan ekonomi nasional hingga di atas 6 persen, bahkan mencapai 8 persen.
Ia menambahkan, transformasi ekonomi perlu dilakukan dengan menggeser sumber pertumbuhan yang selama ini bertumpu pada konsumsi menuju kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.
Hilirisasi, lanjut Bahlil, tidak hanya mencakup sektor mineral dan batu bara, tetapi juga minyak dan gas bumi, pertanian, perikanan, serta kelautan.
Pemerintah menargetkan pengembangan berbagai sektor tersebut meningkatkan daya saing industri nasional, memperluas kegiatan ekonomi produktif, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
