Pembahasan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali dibahas bersama pemerintah. Bahkan petinggi Freeport McMoran juga dijadwalkan ikut terlibat dalam pembahasan dalam waktu dekat.
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan pembicaraan lanjutan mengenai divestasi saham sebagai salah satu syarat utama dalam negosiasi perpanjangan kontrak setelah tahun 2041.
Dia menegaskan pemerintah membuka opsi berikan perpanjangan kontrak PTFI di Papua dengan syarat bisa mengakuisisi tambahan saham dari Freeport McMoran lebih dari 10%.
“Sekali lagi, saya tidak mengatakan angka pastinya. Yang jelas, negosiasi awal waktu kami lakukan itu 10%. Tapi ini ada potensinya di atas 10%,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (17/9).
Lebih lanjut dia menegaskan pembicaraan dengan Freeport McMoran juga akan intensif dilakukan dalam waktu dekat. “Ini negosiasi, saya sebentar sore akan ketemu dengan manajemen Freeport. Dalam kurun waktu dekat saya akan ketemu dengan manajemen Freeport McMoran,” tegas Bahlil.
Sejak mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2041, pihak Freeport memang secara gamblang ingin melanjutkan kontrak hingga melebihi 2041 karena menurut mereka keberlanjutan investasi yang ingin dilakukan perlu ada kepastian berusaha.
Pemerintah terlihat tidak akan terburu-buru memberikan kepastian kontrak setelah 2041. Saat ini pemerintah bakal melakukan evaluasi dari sisi regulasi terlebih dulu. Dalam rencana awal pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodir perpanjangan kontrak Freeport.
