Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal persetujuan revisi Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).
Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memberikan persetujuan RKAB 2026 tahap pertama kepada Vale dan menegaskan tidak melakukan pengurangan kuota produksi nikel perseroan. Namun, Vale kembali mengajukan penambahan kuota produksi.
“Terkait Vale, saya tahu tidak ada BUMN yang kita potong RKAB-nya. Cuma Vale saja, itu bukan memotong. Kami kasih, tetapi dia minta tambah. Jadi, tahap pertama kami sudah kasih, jangan dia kasih laporan sembarang-sembarang,” kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (16/9/2026).
Bahlil menuturkan, pihaknya memberikan perlakuan yang sama ke seluruh perusahaan, termasuk ke perusahaan tambang BUMN.
Dia mengatakan, pemberian RKAB dilakukan secara adil ke seluruh pihak, bukan sesuai kemauan sepihak saja. Bahlil mencontohkan, pemerintah sudah memberikan persetujuan RKAB untuk PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).
“Saya adil kok, kami sudah beri tapi dia [INCO] minta tambah. Kami memberi tambahan itu sesuai dengan amal perbuatan, kalau amalnya bagus kami beri bagus,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, pada 9 Maret 2026, INCO memastikan akan mengajukan revisi kuota produksi dalam RKAB tahun buku 2026. Langkah itu menyusul keputusan pemerintah yang memberikan persetujuan produksi bijih nikel hanya 30% dari angka yang direncanakan perseroan.
Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer (CSCAO) Vale Indonesia Budiawansyah menjelaskan, revisi RKAB bertujuan memenuhi komitmen perseroan kepada pemegang saham serta proyek strategis hilirisasi.
“Dengan alokasi 30% saat ini, itu tidak cukup untuk menopang kegiatan bisnis dalam jangka waktu 1 tahun. Ada komitmen yang memang harus dilakukan seperti kepada shareholder dan juga komitmen proyek hilirisasi,” ujar Budiawansyah kala itu. Editor : Denis Riantiza Meilanova
