Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa realisasi investasi di sektor ESDM telah mencapai US$ 31,7 miliar pada 2025. Angka tersebut setara dengan Rp 533 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.834 per dolar AS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merinci, realisasi investasi ini berasal dari sektor mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas (migas), listrik, dan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE). Adapun, realisasi investasi terbesar berasal dari sektor migas senilai US$ 18 miliar.
“Investasi kita sejak 2025 total untuk investasi di sektor ESDM sebesar US$ 31,7 miliar,” ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip pada Jumat (9/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil menembus ratusan triliun rupiah, meskipun harga sejumlah komoditas strategis global kini tengah mengalami penurunan.
Pada sektor mineral dan batubara (minerba), kinerja PNBP tercatat melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp 127,44 triliun, realisasi PNBP sektor minerba mencapai Rp 138,37 triliun atau setara 108,56%.
Capaian tersebut diraih meskipun harga batubara dan sejumlah komoditas lainnya tidak berada pada level yang menggembirakan.
Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada PNBP sektor minyak dan gas bumi (migas). Meskipun lifting migas mampu mencapai 605,3 ribu barel per hari, realisasi PNBP migas belum mencapai target APBN. Dari target Rp 125 triliun, yang terealisasi hanya sekitar Rp 105,4 triliun.
Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN dengan realisasi harga pasar. Dalam APBN, ICP diasumsikan berada di level US$ 82 per barel. Namun, realisasi rata-rata harga minyak dunia sejak Januari hingga akhir tahun hanya berada di kisaran US$ 68 per barel.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pendapatan negara dari sektor migas, meskipun target lifting berhasil dicapai.
Secara keseluruhan, realisasi PNBP yang tetap kuat di tengah turunnya harga komoditas menunjukkan ketahanan fiskal serta efektivitas pengelolaan sektor sumber daya alam.
“Ini hasil kerja tim, kerja-kerja yang membutuhkan inovasi, konsentrasi, dan totalitas. PNBP ini perlu karena negara membutuhkan dana untuk bagaimana bisa membiayai program-program kerakyatan,” pungkas Bahlil. Editor: Natasha Khairunisa
