Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengatakan tidak ada himpunan bank milik negara (Himbara) yang mau membiayai pembangunan fasilitas pemurnian dan peleburan (smelter) bauksit.
Sulitnya mendapatkan pembiayaan men–jadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak proyek smelter yang mandek.
“Padahal sindikasi bank yang diperlukan pengusaha itu cukup besar untuk menambah equity kami,” kata Pelaksana Harian Ketua Umum AP3BI Ronald Sulistyanto dalam mining zone CNBC, dikutip Senin (15/7).
Ronald mengatakan jika tidak ada penyertaan modal pemerintah maka para pengusaha harus mencari modal penuh dari investor. Namun di sisi lain, saat ini investor sudah tidak semudah dulu untuk memberikan modal.
“Misalnya modal bangun US$ 1,2 miliar, ini bukan angka sedikit. Kemudian dari jumlah tersebut katakanlah 17-20%, lalu berapa equity yang harus ditangguhkan?” ujarnya.
Menghadapi kondisi ini Ronald menyebut terdapat beberapa solusi yang bisa ditawarkan pemerintah. Pertama, dengan merancang peta jalan atau roadmap. Setelah itu, pemerintah juga perlu menentukan harga patokan mineral (HPM).
“HPM ini penting untuk harga mineral, karena kondisi sekarang smelter tidak mau menerima HPM sehingga para penambang ini sangat-sangat dirugikan. Karena gak dijual salah, dijual salah,” ucapnya.
Selain itu solusi lain yang disebut Ronald adalah dengan relaksasi ekspor bauksit secara terbatas. “Relaksasi sebetulnya tidak ada masalah asal dibatasi. Tapi dengan relaksasi ini kan paling tidak pengusaha bauksit bisa survive di tengah kondisi penambangan bauksit di Kalimantan Barat yang meredup,” kata dia.
Relaksasi Ekspor Bauksit
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM memberikan relaksasi untuk ekspor bauksit mentah. Anggota Komisi VII Maman Abdurrahman mengata–kan relaksasi ekspor komoditas itu di–butuhkan karena kondisi perekonomian yang lesu di Kalimantan Barat.
“Saya tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan ekspor kembali, tetapi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah agar ruang relaksasi bauksit dibuka secara proporsional,” kata Maman dalam rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII pada Senin (8/7).
Guna mendongkrak perekonomian daerah, Maman meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian ESDM untuk membuat kajian terkait hal ini secara objektif.
Pihaknya juga akan mengupayakan adanya proses hearing terkait usulan ini dengan mendatangkan beberapa kepala daerah di Kalimantan Barat, termasuk pelaku usaha, serta masyarakat sebagai pertimbangan.
“Tapi poinnya saya ingin tegaskan satu hal, jangan ada pergeseran opini, kami tidak juga memberikan usulan membuka kuota besar, tidak. Tetapi sifatnya adalah men–dorong membuka kuota ekspor terbatas agar ruang ekonomi bisa bergerak di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Kapasitas Produksi Komoditas Mineral yang Disetujui Kementerian ESDM (2024)
| No. | Nama Data | Nilai (Ton) |
|---|---|---|
| 1 | Nikel | 152.619.780,6 |
| 2 | Tembaga | 99.241.942 |
| 3 | Konsentrat besi | 6.459.701 |
| 4 | Bauksit | 5.878.787 |
| 5 | Bijihi galena | 242.310 |
| 6 | Timah | 44.481,63 |
| 7 | Perak | 122,5 |
| 8 | Emas | 20,71 |
