Pakar industri minerba menilai rencana pemerintah menambah kepemilikan porsi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% menjadi 63,2% belum tentu membuat MIND ID menjadi pemegang saham pengendali perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Secara teori kepemilikan mayoritas, tambahan porsi saham tersebut semestinya memang membuat PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) berhak mengendalikan manajemen dan operasional PTFI.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menegaskan hal tersebut tetap bergantung pada perjanjian divestasi antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoran Inc. (FCX) selaku induk PTFI.
“Bisa jadi walaupun mayoritas, MIND ID belum bisa jadi pengendali karena dari aspek teknis dan keahlian masih diperlukan peran dari FCX. Selain itu juga karena perjanjian yang disepakati antara Indonesia dengan FCX termasuk bisa karena masih memberikan kesempatan [perlindungan] bagi investasi asing,” kata Bisman saat dihubungi, dikutip Sabtu (4/10/2025).
Tolok Ukur
Sementara itu, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menjelaskan status pemegang saham pengendali memiliki tolok ukur berbeda sesuai regulasi.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) yang menyebut pengendali minimal memiliki 25% saham atau lebih dan memiliki hak suara.
Meski pemerintah melalui MIND ID saat ini telah memegang saham Freeport sebesar 51,2%, Herry menjelaskan, kunci utama penetapan pengendali ada pada perjanjian atau kontrak pemegang saham yang disahkan notaris.
Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban, termasuk keharusan bagi pemegang saham pengendali untuk tidak melepas kepemilikannya hingga di bawah 50%. Jika syarat itu dilanggar, maka hak kendali bisa gugur.
“Dengan demikian, walaupun MIND ID akan punya saham 63% di Freeport misalnya, belum tentu jadi pemegang saham pengendali. Kecuali, ada perjanjian dengan Freeport-McMoRan bahwa dengan jumlah saham lebih dari 60%, maka MIND ID jadi pemegang saham pengendali,” jelas Herry.
Dia juga menegaskan status pemegang saham pengendali tidak memberi hak istimewa dalam pembagian keuntungan. “[Hal] yang dia terima hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki.”
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sudah menyatakan keputusan akhir pemerintah terkait dengan akuisisi tambahan saham di PTFI akan dirampungkan pada Oktober tahun ini.
“Nah, tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin pada awal Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” kata Bahlil kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).
Bahlil mengaku sudah bertemu dengan direksi Freeport-McMoRan dan Freeport Indonesia belum lama ini untuk membahas perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041, serta rencana akuisisi saham oleh pemerintah tersebut.
Selain itu, dia mengungkapkan sebagian saham yang diakuisisi negara melalui MIND ID akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) di Papua.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pemerintah berminat menambah kepemilikan saham di Freeport sebab perusahaan tambang asal Arizona ersebut diprediksi mencapai puncak produksinya di Papua pada 2035.
Di sisi lain, Bahlil juga menawarkan Freeport untuk memperpanjang IUPK-nya yang berakhir pada 2041. Dia beralasan kedua hal tersebut dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada pemerintah dan PTFI bahwa eksplorasi masih bisa dilanjutkan untuk mempertebal cadangan perseroan.
“Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu pada 2035. Begitu 2035, dia akan menurun. Begitu dia akan menurun, dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional,” ujarnya.
“Kami telah melakukan [pembicaraan] dengan Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan; di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih di atas 10%,” tuturnya.
Adapun, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dalam berbagai kesempatan mengklaim pemerintah lewat MIND ID bakal menambah kepemilikan 12% saham Freeport-McMoRan di Freeport Indonesia.
Tidak hanya itu, dia mengklaim MIND ID tidak bakal menanggung biaya tambahan dari akuisisi lanjutan saham anak usaha korporasi tambang yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) tersebut.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Pernyataan serupa diulangi kembali oleh Rosan kepada awak media pada Selasa (30/9/2025), dengan menambahkan Freeport akan berinvestasi membangun sekolah dan universitas baru.
— Dengan asistensi Azura Yumna Ramadani Purnama (prc/wdh)
