PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) belum menentukan besaran pungutan atau margin fee ekspor satu pintu, meski mekanisme ekspor ini akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027.
Direktur Utama PT DSI, Luke Thomas Mahony menjelaskan bahwa keputusan tersebut akan melibatkan BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham DSI.
“Kami sedang memfinalisasi struktur pembayaran. Setelah menyelesaikan pembahasan dengan para pemegang saham, kami akan segera mengumumkannya,” ujar Luke saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Besaran biaya ini akan disusun agar terjangkau, wajar, dan transparan, dan akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan sebelum diberlakukan.
“Hal tersebut belum diputuskan. Kami masih dalam tahap finalisasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Keuangan DSI, Sinthya Roesly menjelaskan bahwa pengenaan biaya oleh perusahaan ekspor dimungkinkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026.
Dia menjelaskan, sebagai perusahaan berbentuk perseroan terbatas, DSI juga perlu memastikan modal yang diberikan ke pihaknya dapat dipulihkan agar kegiatan proses ekspor tidak menimbulkan kerugian.
Menurutnya, DSI saat ini masih menghitung besaran biaya tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi agar biaya yang muncul tidak menambah beban eksportir.
“Sehingga atas mandat itu, ada ongkos yang dikeluarkan, tentu ada margin yang reasonable (wajar), yang dapat diperoleh oleh DSI,” jelasnya dalam acara peluncuran DSI di Wisma Danantara, Jakarta pada Senin (24/8/2026).
Sinthya menambahkan, besaran biaya tersebut juga akan dikonsultasikan dengan para pihak terkait sebelum diterapkan. Salah satu pertimbangan utama penetapan biaya adalah memastikan ongkos ekspor yang ditanggung produsen atau eksportir Indonesia tetap efisien. Editor : Ibad Durrohman
