Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di sektor mineral kritis akan mendiversifikasi investasi mineral yang selama ini didominasi oleh China.
Adapun, dalam perjanjian itu, Indonesia disebut akan menghapus pembatasan ekspor mineral kritis ke Negeri Paman Sam. Namun, Indonesia menekankan tidak akan mengekspor bahan mentah, melainkan hanya mendorong dan memfasilitasi perusahaan AS berinvestasi di Tanah Air.
Menurut Ishak, investasi AS dapat mengurangi risiko ketergantungan pasar ke satu negara. Namun, Ishak mengingatkan pemerintah perlu mencermati agar investor AS itu tetap menjunjung praktik environmental, social, and governance (ESG).
“Belum bisa dipastikan apakah teknologi ataupun perhatian investor AS dalam sosial dan lingkungan akan lebih baik atau sama saja dengan karakter investasi China yang cenderung rendah dalam transfer teknologi dan abai dalam ESG,” jelas Ishak kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).
Terkait hilirisasi nikel, Ishak menilai investor AS tak akan begitu tertarik berinvestasi di sektor tersebut. Sebab, sulit bagi AS untuk berkompetisi dengan investasi yang sudah eksis.
“Sehingga AS mungkin lebih tertarik pada offtake produk hilir nikel untuk baterai EV. Mungkin pada mineral kritis lainnya yang belum sepenuhnya matang seperti rare earth atau bauksit,” imbuh Ishak.
Lebih lanjut, dia pun mengingatkan pemerintah harus tetap menjamin tidak mengekspor mineral mentah. Dia menyangsikan pernyataan pemerintah yang menyebut tidak akan mengekspor bahan mentah, sementara di dokumen ‘Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat-Indonesia’ disebutkan bahwa Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor mineral kritis.
“Selama tidak ada kesepakatan tertulis mengenai penjelasan teknis tambahan maka klaim tersebut [tidak akan ekspor mineral mentah] agak lemah. Dengan kata lain, opsi ekspor mineral mentah terbuka bagi AS,” ucap Ishak.
Adapun, klaim Indonesia tak akan mengekspor mineral mentah ke AS disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil menjelaskan, RI menganut asas politik bebas aktif dalam konteks diplomasi luar negeri, tetapi RI juga menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, pemerintah memberi ruang yang sama pada semua negara, termasuk AS dan negara lain yang akan investasi di Tanah Air, khususnya di sektor mineral kritis.
Bahlil mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pengusaha AS yang ingin melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan dalam negeri. Pihaknya juga akan berikan prioritas untuk mendukung dan memfasilitasi eksekusi investasi tersebut.
“Misalnya, mereka bangun smelter nikel, kita akan dorong dan beri peluang sebesar-besarnya, sama dengan negara lain. Jangan diartikan kita akan membuka ekspor barang mentah, tidak. Yang dimaksudkan di sini, mereka setelah melakukan pemurnian, hasilnya baru bisa diekspor,” jelas Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (20/2/2026).
Adapun, sejumlah komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral kritis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023, antara lain nikel, tembaga, aluminium, timah, magnesium, mangan, kobalt, dan masih banyak lagi.
Bahlil mengaku pihaknya bakal menawarkan sejumlah wilayah pertambangan pada perusahaan AS.
“Saya sudah lakukan pemetaan lokasi-lokasi yang prospek karena kita harus menjaga hubungan yang sudah baik ini,” katanya. Editor : Denis Riantiza Meilanova
