EMITEN batu bara berharap tarif royalti yang saat ini berlaku progresif berubah. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) misalnya.
Direktur & Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam sebuah forum belum lama ini mengatakan, royalti batu bara kepada pemerintah bisa mencapai 32% atau rata-rata setara sepertiga dari keseluruhan pendapatan tahunan BUMI.
Besaran itu cukup memberatkan perusahaan, terlebih jika harga batu bara tengah berada dalam tren turun.
“Kami berharap dalam pemerintahan yang baru, jajaran menteri terkait bersedia meninjau kembali [tarif royalti] untuk diratakan,” ujar Dileep.
Dileep menambahkan, jika tarif royalti batu bara ditinjau kembali, maka pendapatan perusahaan bisa tumbuh lebih positif.
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tak menampik memiliki harapan serupa, tentu dengan mempertimbangkan ketahanan energi.
“Pada dasarnya, kami menyambut baik apabila ada penyesuaian royalti dengan mempertimbangkan ketahanan energi, yang mana hal ini berkaitan erat dengan cadangan batu bara nasional,” ujar Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira kepada Bloomberg Technoz, Selasa (3/9/2024).
Dia menambahkan, pihaknya juga berharap agar regulasi di industri batu bara dapat membuat perusahaan-perusahaan nasional seperti Adaro tetap bisa eksis.
“Tetap bisa eksis dan terus memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk royalti, pajak, tenaga kerja, CSR dan lain-lain.”
Sementara, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Niko Chandra mengatakan, kebijakan Pemerintah terkait tarif royalti tentu sudah mempertimbangkan berbagai aspek.
“Sebagai BUMN, PTBA berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” kata Niko.
Secara terpisah, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Herjuna mengatakan, pihaknya saat ini tengah membahas penyesuaian tarif royalti batu bara. Cuma memang, belum ada rumusan akhir dari pembahasan tersebut.
“Terkait dengan royalti, sebenarnya usulan dari dunia usaha agar ada kajian penyesuaian,” jelas Surya.
“Pemerintah masih dalam pembahasan karena menyangkut beberapa aspek yang harus dikaji, khususnya agar penerimaan negara tetap optimal. Belum ada kesimpulan naik atau turunnya.” (ibn/dhf)
Sumber: bloombergtechnoz.com, 3 September 2024
