PRESIDEN Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mendukung langkah Indonesian Mining Association (IMA) yang mengusulkan peninjauan ulang terhadap kebijakan batas waktu izin tambang oleh Pemerintah Indonesia. Menurutnya, izin tambang sebaiknya tidak dibatasi jangka waktu tertentu agar pemanfaatan sumber daya dapat lebih maksimal.
Wenas menilai pemberian izin tambang seharusnya disesuaikan dengan umur tambang. Ia mencontohkan, beberapa negara telah menerapkan kebijakan izin tambang berlaku selama tambang masih dibutuhkan.
“Di beberapa negara, selama tambang masih dibutuhkan, izin tambang tidak dibatasi. Namun, tambang juga harus memenuhi kewajiban lainnya seperti kepatuhan terhadap lingkungan,” jelasnya dalam diskusi bertajuk “The Future of Mining: Driving Efficiency and Sustainability through Technology” yang digelar dalam rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Ia menambahkan, kebijakan izin tambang yang tidak dibatasi waktu akan mendorong keberlanjutan industri, terutama karena industri tambang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Seharusnya izin tambang diberikan perpanjangan sampai cadangan habis, terutama jika sudah terintegrasi dari hulu ke hilir,” papar Tony.
Selain itu, Tony menyebut bahwa tugas penambang dalam melakukan hilirisasi telah selesai. Tantangan selanjutnya adalah mendorong agar hasil hilirisasi dapat lebih banyak dikonsumsi oleh industri dalam negeri. Saat ini, sekitar tiga perempat produksi katoda tembaga PT Smelting (smelter pertama Freeport) masih diekspor, sementara sisanya digunakan oleh industri dalam negeri yang masih minim dalam mengolah katoda tembaga.
“Industri hilir di Indonesia masih terbatas. Hilirisasi sudah berjalan selama lima tahun, tetapi konsumsi katoda tembaga di dalam negeri masih kecil karena beberapa bahan yang mengandung tembaga masih diimpor utuh,” tutupnya.
Sumber: beritasatu.com, 9 Oktober 2024
