PT FREEPORT Indonesia (PTFI) memastikan saat ini belum ada pembicaraan formal dengan pemerintah terkait dengan proses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) usai 2041.
Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pembicaraan yang terjadi saat ini baru di level informal.
“Jadi ini masih belum ada pembicaraan formal yang terjadi lagi, tetapi lebih kepada pembicaraan informal,” ujar Tony saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis (27/2/2025).
Tony enggan berkomentar banyak dan meminta untuk menanyakan kepastian perpanjangan IUPK ke pemerintah. Terlebih, saat ini Indonesia memiliki pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Tony memastikan perseroan saat ini tetap melanjutkan kegiatan eksplorasi seperti di tambang bawah tanah Kucing Liar.
“Kucing liar tetap kita garap, itu kira-kira sekitar 230.000 ton biji per hari. Kita akan mencoba maintain di stabil di sekitar 230.000 ton biji yang per hari,” ujarnya.
Bahlil Lahadalia, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sempat mengatakan proses IUPK hingga 2051 bakal rampung dengan cepat, asalkan Freeport merampungkan syarat yang ditetapkan.
Dalam kaitan itu, Bahlil menyinggung kepastian perpanjangan IUPK, dari yang saat ini berlaku hingga 2041, merupakan tindak lanjut dari penyelesaian smelter katoda tembaga baru milik Freeport Indonesia di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Atas dasar ini, Pak Menteri Koordinator [Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita memberikan perpanjangan tambahan, karena sudah bangun smelter di Gresik,” ujar Bahlil dalam agenda Peresmian Operasi Smelter Gresik, Kamis (27/6/2024). (dov/wdh)
Sumber: bloombergtechnoz.com, 27 Februari 2025
