Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, pemerintah dan Freeport telah menyepakati penambahan saham milik Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%.
Adapun dengan demikian, saham pemerintah melalui perusahaan pelat merah Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang semula 51%, akan bertambah menjadi 63%. Saat ini Indonesia bersama Freeport McMoRan tengah menyelesaikan proses administrasi, dan apabila sudah selesai, maka penandatanganan akan dilakukan secepatnya.
“Kita sudah agree terhadap semua poin-poinnya, karena ini sedang masuk proses administrasinya. Kalau itu sudah selesai, ya kita pasti bisa melakukan penandatanganan,” ungkap Rosan di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Rosan menjelaskan, beberapa poin kesepakatan tidak hanya seputar penambahan saham 12%. Namun, Freeport Indonesia juga berkomitmen untuk membangun fasilitas publik di Tanah Papua.
Beberapa fasilitas yang dimaksud seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit. Namun Rosan tidak mengungkapkan secara detail perihal kapan pembangunan tersebut akan berlangsung.
“Dua itu [sekolah dan rumah sakit] akan dibangun di Papua bersama-sama untuk kepentingan masyarakat Papua juga,” pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah Indonesia tengah melakukan komunikasi dengan Freeport McMoRan. Hal ini utamanya membahas penambahan porsi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI), yang diupayakan mampu di atas 10%.
Apabila hal tersebut berhasil difinalkan, maka saham RI di perusahaan tambang yang beroperasi di Tanah Papua itu akan menjadi lebih dari 61%.
Awalnya Bahlil mengatakan, pihaknya pada pekan ini telah melakukan diskusi terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041, bersama petinggi Freeport McMoRan.
“Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan, mempelajari, mendiskusikan, dan memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport,” ungkap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Dia melanjutkan, kontrak Freeport Indonesia memang perlu diperpanjang. Hal ini karena puncak produksi Freeport diperkirakan berlangsung sekitar 10 tahun mendatang, tepatnya 2035.
Menurut Bahlil, jika IUPK tidak diperpanjang, maka Freeport tidak bisa melakukan eksplorasi setelah 2035, lantaran membutuhkan 10 hingga 15 tahun.
“Karena belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10%. InsyaAllah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan memperbesar kepemilikan sahamnya di perusahaan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%. Adapun saat ini kepemilikan saham pemerintah di PTFI melalui holding BUMN pertambangan atau MIND ID baru sebesar 51%.
Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan, perihal penambahan saham 10% oleh MIND ID masih pada tahap diskusi antar para pemangku kepentingan.
Adapun untuk saat ini Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia akan berakhir pada 2041. Biasanya, salah satu syarat agar dapat kembali memperoleh IUPK, negara melalui MIND ID harus kembali memperoleh besaran saham kepemilikan, dalam hal ini 10%.
“Memang 51,2% sudah dimiliki oleh Indonesia dan itu berlaku sampai dengan 2041 dan kami memang berpikir atau diskusi dengan pemerintah,” ujar Tony Wenas dalam acara Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Editor: Erta Darwati
