Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap perkembangan persetujuan kuota produksi batu bara nasional dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, hingga hari ini, Senin (6/4/2026), pihaknya telah menyetujui hampir 600 juta ton kuota produksi batu bara nasional. Dia menyebut sebagian besar kuota telah disahkan.
“Dari 580 juta ton yang telah disetujui [RKAB] angkanya sudah bergerak mendekati hampir [600 juta ton], sudah hampir selesai,” kata Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Tri menambahkan, pemerintah juga masih memiliki mekanisme lain seperti relaksasi terukur kuota produksi kepada perusahaan jika terjadi fluktuasi harga batu bara ke depan.
Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara melalui royalti, keuntungan pengusaha, kebutuhan energi domestik, dan kestabilan harga pasar.
Namun, dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait mekanisme pemberian relaksasi terukur tersebut.
“Jadi enggak ngomong itu dulu kira-kira. Ini kan masalah supply-demand. Begitu nanti supply-nya over, ya pasti akan turun lagi,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut produksi batu bara akan dipangkas menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada 2026.
Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton. Kendati demikian, Kementerian ESDM tidak akan memangkas produksi untuk perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.
Namun, perusahaan tersebut pun wajib menyetor batu bara kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 30% kepada PLN sepanjang semester I/2026. Editor : Denis Riantiza Meilanova
