Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar mengungkapkan kenaikan harga batubara khusus wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) masih sulit dilakukan dalam waktu dekat.
Bisman merujuk pada simulasi perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2024 yang menyebut jika harga DMO mengikuti harga batubara global maka akan ada penambahan anggaran subsidi listrik hingga Rp 22 triliun.
“Alasan Kemenkeu tersebut benar, karena jika naik harga DMO akan menambah beban bagi PLN dalam hal negara melalui subsidi. Sedangkan dengan kondisi saat ini tidak mungkin menaikkan tarif listrik yang akan membebani masyarakat,” ungkap Bisman kepada Kontan, Kamis (04/12/2025).
Menurut Bisman, jika mempengaruhi APBN, harga US$ 70 per ton dianggap masih cukup moderat. “Jadi untuk sementara menaikkan harga DMO cukup riskan dari aspek ekonomi dan sosial,” kata dia.
Bisman menambahkan, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik dan daya beli masyarakat masih rendah, setiap perubahan kebijakan akan langsung berdampak pada ekonomi, pelaku usaha dan kondisi masyarakat.
“Jadi aspek stabilitas menjadi sangat penting untuk dijaga. Jadi win-win solution nya tetap. Untuk tahun depan paling aman sementara harga tetap dan kuota tetap,” kata dia.
Sebelumnya, dalam catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi produksi batubara Indonesia mencapai 661,18 juta ton sepanjang Januari-Oktober 2025, dimana 180,98 juta ton atau sekitar 27,36% dimanfaatkan untuk pasokan dalam negeri atau DMO.
Sementara itu, batu bara Indonesia yang diekspor hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 421,92 juta ton atau sekitar 63,79% dari total produksi.
Adapun, pada Oktober 2025, konsumsi batu bara domestik didominasi sektor kelistrikan dengan serapan 7,47 juta ton. Selanjutnya, industri metalurgi menempati posisi kedua dengan konsumsi 2,98 juta ton.
