Harga timah dunia mencatat lonjakan signifikan pada awal 2026 dan menembus level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Di pasar global, harga timah di London Metal Exchange (LME) bergerak di kisaran USD 51.000 per ton, bahkan sempat melonjak lebih tinggi dalam perdagangan terbaru.
Kenaikan harga ini tidak hanya dipicu oleh faktor permintaan global, tetapi juga dinilai berkaitan erat dengan langkah tegas pemerintah Indonesia dalam menertibkan pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (IMEW), Ferdy Hasiman, menilai kebijakan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menutup tambang ilegal telah berdampak langsung terhadap pasokan timah dunia.
“Indonesia adalah produsen timah nomor dua terbesar di dunia. Ketika tambang ilegal ditertibkan, pasokan ke pasar menjadi lebih terkendali karena hanya lewat jalur resmi. Dampaknya, harga global ikut naik,” ujar Ferdy.
Menurut Ferdy, selama bertahun-tahun Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk memengaruhi harga timah dunia. Namun, maraknya penambangan ilegal membuat produksi tidak terkontrol dan menyebabkan kelebihan pasokan di pasar internasional.
“Selama ini banyak timah masuk ke pasar secara tidak resmi. Akibatnya pasokan berlebih dan harga jatuh. Kalau tertib, Indonesia bisa punya daya tawar lebih kuat,” jelasnya.
Karena itu, Ferdy mendukung penuh langkah pemerintah yang kini tidak lagi berhenti pada wacana, melainkan langsung menutup dan menindak tambang ilegal di berbagai daerah.
Ia berharap penegakan hukum terhadap PETI dilakukan secara konsisten, termasuk mempidanakan pihak-pihak yang terlibat. Pasalnya, aktivitas tambang ilegal selama ini ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun, serta merusak lingkungan.
Penertiban tambang ilegal juga dinilai akan memberi dampak positif bagi kinerja PT Timah Tbk (TINS) sebagai BUMN strategis. Dengan pasokan yang lebih terkendali, operasional perusahaan dapat berjalan lebih optimal.
“Kalau PETI diberantas, PT Timah akan diuntungkan. Dividen ke negara meningkat, penerimaan negara naik, dan efek berantainya terasa ke ekonomi daerah, khususnya Bangka Belitung,” kata Ferdy.
Ia menambahkan, penguatan peran BUMN di daerah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal saat berpidato di World Economic Forum (WEF) 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sedikitnya 1.000 tambang ilegal, meski masih terdapat ribuan lokasi lain yang dalam proses penertiban.
“Hingga saat ini kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun laporan menunjukkan masih ada sekitar 1.000 tambang ilegal lainnya. Ini harus kita selesaikan,” tegas Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal, serta mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan dan hukum.
“Satu-satunya jalan adalah keberanian menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh mundur,” pungkas Prabowo.
