Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengkaji ulang rencana kewajiban PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter baru di Papua, sebagai syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041.
Bahlil menuturkan pemerintah belakangan meminta PTFI untuk fokus mengerek produksi dan kinerja dari pabrik pengolahan konsentrat tembaga yang telah berdiri di Gresik, Jawa Timur.
Padahal, pemerintah sebelumnya getol meminta PTFI untuk membangun smelter tembaga baru di Papua, sebagai bagian dari syarat perpajangan IUPK, selain divestasi lanjutan saham Freeport-McMoRan Inc.
“Tadinya kita ingin untuk ada smelter di Papua. Tapi itu sekarang masih dalam diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10%,” kata Bahlil kepada awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Selain itu, Bahlil mengatakan, pemerintah turut berencana untuk menambah lebih dari 10% saham di PTFI. Dia menargetkan keputusan akhir terkait dengan akuisisi tambahan saham PTFI itu rampung bulan depan.
Lebih lanjut, Bahlil menuturkan telah bertemu dengan direksi Freeport-McMoRan Inc. dan Freeport Indonesia awal pekan ini untuk membahas perpanjangan IUPK PTFI selepas 2041, serta rencana akuisisi saham oleh pemerintah tersebut.
Dia memastikan sebagian saham yang akan diakuisisi PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), akan diberikan juga kepada badan usaha milik daerah (BUMD) di Papua.
“Tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan, nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal, di Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” tuturnya.
Di sisi lain, dia mengatakan, biaya untuk mengakuisisi saham PTFI itu bakal gratis. Dia beralasan pemerintah telah meminta Freeport untuk memberi penawaran semurah-murahnya.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani membeberkan pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 12%, lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%.
Tidak hanya itu, Rosan mengklaim divestasi saham PTFI ke pemerintah melalui MIND ID dilakukan tanpa biaya.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Rosan memastikan penambahan saham sebesar 12% tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memfinalisasi rencana itu. (azr/naw)
