Langkah penertiban enam smelter ilegal di Bangka Belitung (Babel) oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai koreksi penting menuju kedaulatan ekonomi nasional. Namun, pemerintah diimbau tidak berhenti pada penegakan hukum, melainkan segera melakukan perbaikan sistem tata kelola agar aset yang disita tidak berujung pada “nasionalisme mahal.”
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut kebijakan ini sebagai momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Menurutnya, persoalan tambang ilegal menyangkut kedaulatan ekonomi yang lebih luas, terutama karena lebih dari 90% cadangan timah dan Logam Tanah Jarang (LTJ) Indonesia berada di Babel.
“Kerugian ini bukan hanya soal uang, tapi juga mencerminkan institusi ekonomi yang kehilangan daya kontrol. Dengan penertiban ini, pemerintah sedang mengembalikan trust premium terhadap negara,” kata Fakhrul di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Fakhrul mengingatkan bahwa kedaulatan harus diimbangi dengan efisiensi dan tata kelola produktif. Ia khawatir jika aset yang disita hanya dipindahkan dari swasta ke negara (BUMN) tanpa perbaikan sistem yang fundamental. Kedaulatan yang tidak diimbangi tata kelola produktif berisiko menjadi nasionalisme mahal.
“Ketika smelter ilegal disita dan dikelola oleh BUMN, tantangannya bukan hanya soal legalitas, tapi soal kemampuan menciptakan value chain yang produktif. Tanah jarang adalah industri berbasis teknologi tinggi,” tambahnya.
Untuk itu, Fakhrul menyarankan pemerintah melengkapi langkah ini dengan kebijakan industri berbasis produktivitas, bukan sekadar proteksi. Ia menekankan perlunya konsolidasi PT Timah dengan lembaga riset dan universitas. Hal ini penting agar hilirisasi LTJ tidak hanya menghasilkan logam mentah, tetapi juga pengetahuan (knowledge capital).
Lebih lanjut, Fakhrul menggarisbawahi tiga pilar utama untuk perbaikan. Pertama, Pentingnya kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) yang disiplin, akuntabel, dan diaudit secara terbuka. “Kalau tidak disertai riset, inovasi, dan tata kelola yang transparan, kita berisiko hanya mengganti pelaku tanpa memperbaiki sistem,” tegasnya.
Kedua, pemerintah wajib merancang blueprint tata kelola mineral strategis yang memuat kejelasan hak dan kewajiban pusat-daerah, mekanisme audit ekspor dan royalti, serta jalur transisi bagi industri kecil yang izinnya belum lengkap.
Ketiga, PT Timah harus menyediakan kompensasi dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang terdampak penutupan tambang ilegal. Ini bertujuan mencegah gejolak sosial dan membuktikan keberhasilan kebijakan.
Fakhrul menambahkan bahwa konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi adalah kunci keberhasilan. “Pasar menolak ketidakpastian, bukan aturan. Itu yang akan mengubah Bangka Belitung dari sekadar tambang menjadi penggerak ekonomi nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan enam unit smelter dan sejumlah aset barang rampasan negara (BRN) dari tambang ilegal kepada PT Timah di Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Kepala Negara menyebut, dari hasil penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, enam smelter beserta tumpukan tanah jarang dan ingot timah (batangan logam) berhasil disita oleh Kejaksaan Agung.
Nilai total aset enam smelter beserta sejumlah barang yang disita mencapai Rp 6-7 triliun. Namun, angka tersebut belum termasuk tanah jarang sehingga nilainya bisa lebih besar. Secara total, kerugian negara dari praktik ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai Rp 300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp 300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp 300 triliun. Ini kita hentikan!” kata Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan penyitaan tambang ilegal dan pengembalian aset ke negara ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam menegakkan Pasal 33 UUD 1945, guna memaksimalkan kekayaan negara demi kemakmuran rakyat. Editor: Prisma Ardianto
