Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahas tambahan pungutan royalti atau biaya ekspor (BE) dari perusahaan batu bara.
Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Kemenkeu Febrio Kacaribu, mengatakan harga sejumlah komoditas terkerek naik imbas kenaikan minyak mentah akibat perang.
“Kita sedang bahas dengan Kementerian ESDM, ada berbagai mineral yang sedang kita lihat bisa bentuknya macam-macam ada yang royalti, ada yang BK (bea keluar),” kata Febrio saat ditemui di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Febrio menuturkan, sejumlah komoditas lain seperti nikel, tembaga, hingga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga diprediksi ikut naik imbas perang.
Pemerintah berharap, dari kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor itu bisa menjadi windfall (keuntungan) bagi Indonesia.
Menurut Febrio, sebenarnya tanpa menaikkan pungutan bea keluar maupun penambahan royalti, kenaikan harga komoditas ekspor secara otomatis membuat pendapatan negara ikut meningkat.
Meski demikian, pemerintah mempertimbangkan untuk mendapatkan tambahan pemasukan di tengah tekanan geopolitik.
“Nanti kita akan finalkan, nanti kalau sudah final baru kita umumkan,” tutur Febrio.
Asumsi tambahan keuntungan dari sejumlah komoditas ekspor sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Airlangga menyampaikan ke Prabowo kenaikan harga perang dunia bisa membuat pemerintah mendapatkan windfall (keuntungan) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pendapatan negara itu menurutnya bisa menjadi kompensasi dari kenaikan harga minyak yang dibeli dari luar negeri.
“Nah kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan gitu,” kata Airlangga.
