Para pemimpin Papua bakal berdiskusi soal pembagian jatah saham PT Freeport Indonesia, khususnya di tengah rencana pemerintah menambah kepemilikan saham Freeport. Seperti diketahui, 10% saham Freeport usai divestasi besar pada 2018, diberikan kepada pemerintah daerah Papua.
Dengan adanya rencana tambahan pembelian saham baru 12%, kepala daerah di Papua diminta untuk berdiskusi untuk pembagian jatah dividen. Ini menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahan khusus kepada kepala daerah Papua sore kemarin.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Wanggai mengatakan pembicaraan ini akan difasilitasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Ada arahan dari bapak presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di tanah papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran,” ujar Velix usai menerima pengarahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025) kemarin.
Gubernur Papua Mathius Fakhiri yang juga hadir dalam pengarahan yang diberikan Prabowo menyatakan semua gubernur di tanah Papua akan berembuk secara internal terlebih dahulu soal pembagian jatah saham dan dividen Freeport.
Dia mengatakan hasil dari kepemilikan saham dan dividen Freeport harusnya bisa dinikmati oleh semua provinsi yang lahir di Papua. Bukan hanya satu provinsi atau kabupaten tertentu saja.
“Divestasi kami akan membicarakan ke dalam, walaupun kemarin kami sudah bicara dengan Gubernur Papua Tengah, tetapi kami bersepakat bahwa apa yang dihasilkan Papua ini harus untuk semua provinsi yang sudah lahir di Papua,” ujar Mathius.
“Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua divestasi,” lanjutnya.
Seperti diketahui sejak divestasi besar-besaran Freeport pada 2018 yang lalu, 51% saham resmi dikuasai oleh BUMN dan menjadikan Indonesia jadi pemilik mayoritas Freeport. Dari 51% saham tersebut, 10%-nya sudah disepakati oleh Kementerian BUMN untuk diberikan kepada Pemerintah Daerah Papua lewat BUMD.
Kala itu disepakati jatah 10% saham Freeport akan dibagi lagi dengan rincian 7% saham dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, dan 3% untuk Pemerintah Provinsi Papua.
Terakhir, pemerintah bakal menambah saham lagi di Freeport. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Dia juga mengungkapkan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi saham tersebut.
“Saya target malah 12%. Free of charge, mantep kan,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.
Untuk target waktu akuisisi, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final. (hal/ara)
