Korporasi perlu melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia (HAM) atau Human Rights Due Diligence untuk memotivasi risiko dampak sektor pertambangan yang bersifat ekstraktif terhadap masyakarat.
Sebagai manajemen risiko yang harus dikerjakan korporasi, uji tuntas HAM dapat menjadi instrumen awal untuk mengidentifikasi potensi yang kemungkinan ditimbulkan dan rencana mitigasinya. Selanjutnya, baru memberikan akses pemulihan yang bisa secara efektif diterima oleh para korban apabila terjadi pelanggaran HAM.
Wakil Ketua Internal dan Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, uji tuntas HAM harus dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan semua stakeholders. Namun, uji tuntas hanya dilakukan di internal perusahaan tanpa melibatkan stakeholders yang lain.
“Stakeholders yang saya maksud tidak hanya masyarakat di sekitar pertambangan itu, tapi juga rantai pasok ya, artinya rantai pasok keseluruhan dari perusahaan,” ujar Prabianto dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia, beberapa waktu lalu.
Rantai pasok dari korporasi pertambangan sangat panjang. Bahkan, semestinya uji tuntas HAM dapat menjangkau perlindungan hak-hak konsumen.
Apalagi, menurutnya, nikel sekarang menjadi komoditas andalan dan strategis bagi sektor pertambangan Indonesia.
Nikel memegang peran krusial dalam transisi energi dan visi mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, terutama melalui pemanfaatannya sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik.
Secara ekonomi, Indonesia dikaruniai akumulasi alami bijih yang mengandung logam nikel atau deposit mineral nikel mencapai kurang lebih 5,3 miliar ton yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sampai Maluku Utara. Nilai ekspor nikel pada tahun 2024 dilaporkan menyentuh angka 8 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Di balik itu, KOMNAS HAM menerima banyak aduan masyarakat terhadap sektor pertambangan nikel, dengan laporan yang datang dari berbagai kawasan industri utama, seperti Morowali, Morowali Utara, Weda di Halmahera, sampai Pulau Kabaena.
Setiap tahunya, KOMNAS HAM rata-rata menerima 2.000 – 2.500 aduan masyarakat, dengan entitas korporasi atau perusahaan swasta senantiasa menempati urutan kedua sebagai pihak yang paling banyak dilaporkan setelah institusi kepolisian.
Ia menggarisbawahi beberapa persoalan mendasar yang kerap berujung pada dugaan pelanggaran HAM. Pertama, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Kompleksitas rantai pasok ketenagakerjaan korporasi pertambangan nikel, di mana banyak pekerja berstatus outsourcing atau bekerja di bawah subkontraktor tanpa kejelasan perlindungan hukum.
“Sering kali saat terjadi kecelakaan kerja, misalnya yang menimpa operator alat berat, timbul sengketa mengenai siapa yang wajib memberikan perlindungan dan pemulihan, apakah perusahaan subkontraktor atau perusahaan induknya,” tutur Prabianto.
