Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum berencana untuk menyiapkan sanksi dan peraturan terkait pelarangan transit ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia di negara lain.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno di Kantor Kemenko Perekonomian.
“Belum, belum,” katanya saat ditanyakan terkait potensi pemberian sanksi terkait transit ekspor SDA tersebut, dikutip Senin (9/11/2026).
Tri menambahkan, sistem pemantauan ekspor satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang salah satunya akan menyasar ekspor batu bara, tidak mengubah status kontrak antara penambang dan pembeli.
Dia memaparkan, peran DSI nantinya adalah mencermati proses ekspor untuk memantau potensi underinvoicing dalam kontrak. Tri juga menegaskan kehadiran DSI tidak akan menambah alur birokrasi yang harus dilewati oleh pelaku usaha untuk melakukan ekspor.
“Tadi sudah clear, tidak ada kekhawatiran. Tadi tanya asosiasi ada beberapa dan mereka tidak ada kekhawatiran terkait DSI,” tegas Tri.
Sebelumnya, Tri mengungkap volume pengiriman komoditas batu bara asal Indonesia yang transit terlebih dahulu ke Singapura mencapai kisaran 50 juta hingga 60 juta ton.
Dia mengatakan, praktik tersebut membuat komoditas Indonesia seolah-olah diekspor dari Singapura. Padahal, Tri mengatakan, Singapura tidak memiliki sumber daya alam maupun kawasan tambang komoditas tersebut.
“Yang lewat sana itu batu bara mungkin sekitar mungkin 50-60 juta ton. Kan nggak ada batu bara di sana? Kan nggak mungkin juga kalau misalnya dari sana ke Cina atau kemana gitu. Pasti dari kita,” ujar Tri. Editor : Leo Dwi Jatmiko
