Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Jokowi mengklaim program hilirisasi kebanggaannya sukses membuka banyak lapangan pekerjaan. Bahkan, ia mengklaim karena hilirisiasi penciptaan lapangan kerja naik sampai 40 kali lipat.
Jokowi memberikan bukti hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang sanggup mempekerjakan 71.500 orang. Padahal, ia menyebut sebelumnya hanya 1.800 tenaga kerja terserap dalam pengolahan nikel di wilayah tersebut.
“Kemudian di Maluku Utara. Sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bekerja di hilirisasi nikel di sana,” klaim Jokowi dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028 di Jakarta Pusat, Senin (31/7).
Selain berbangga sukses melipatgandakan lapangan kerja, Jokowi memamerkan buah hilirisasi berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel dari Rp31 triliun pada 2015 menjadi Rp510 triliun saat ini.
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mencoba menguji klaim sepihak Jokowi. Ia menggunakan data tabel input output (IO) Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 yang diterbitkan pada 2021 lalu.
Berdasarkan analisis tabel tersebut, Yayan menyebut output multiplier sektor bijih nikel belum menyentuh dua kali lipat. Artinya, distribusi dampak sektor bijih nikel ke sektor lain sebenarnya belum berefek besar seperti kontribusi karet atau kelapa sawit.
Namun, ia memperkirakan tren hilirisasi nikel berpotensi menuju ke arah sana.
“Jika kita hubungkan dengan labour multiplier dari sektor bijih nikel memang tidak akan jauh dari output multiplier-nya. Walaupun, ini perlu dihitung lebih detail terhadap turunan sektor pada statistik survei angkatan kerja nasional (Sakernas) BPS,” kata Yayan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/8).
Yayan menduga labour multiplier yang disebut Jokowi diambil dari data lokal. Menurutnya, secara empiris, local spillover impact alias dampak limpahan lokal bisa berdampak signifikan bagi daerah yang memang mengalami dutch disease booming.
Dutch disease booming adalah meningkatnya sektor tenaga kerja akibat ditemukannya sumber daya alam. Yayan mencotohkan peristiwa pada 1959 silam di Groningen, Belanda ketika ditemukan gas alam sehingga sektor gas meningkat alias terjadi boom sector.
“Ini terjadi persis seperti sektor nikel di Indonesia yang memang spillover impact-nya bisa meningkat secara signifikan. Bisa saja (lapangan kerja meningkat 40 kali lipat) jika kita lihat secara geografis di Sulawesi. Namun, kita juga harus mencermati multiplier impact,” jelasnya.
Terlepas dari klaim sepihak Jokowi, ia menekankan pentingnya hilirisasi nyata, yakni menghubungkan antara upstream dengan downstream industry. Yayan meyakini jika koneksi sudah terjadi, maka dampak yang dirasakan Indonesia bakal jauh lebih besar.
Sementara itu, Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa tak memungkiri bahwa secara teori hilirisasi sumber daya alam (SDA) memungkinkan pendapatan negara meroket. Jika pendapatan digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, otomatis lapangan kerja semakin terbuka lebar.
Namun, ia skeptis dengan angka-angka yang disampaikan Jokowi. Pasalnya, ekonomi Indonesia belum bergerak sesuai harapan meski sudah ada hilirisasi, bahkan data pengangguran masih meningkat.
“Jadi, tidak bisa ukuran nilai tambah yang semula Rp31 triliun ke Rp510 triliun mengakibatkan 40 kali lipat lapangan kerja. Saya setuju lebih ke arah multiplier effect daripada klaim peningkatan sebesar itu. Hampir tidak mungkin,” tutur Iwa.
Meski begitu, Iwa tak menutup mata program hilirisasi ala Jokowi berpotensi meningkatkan lapangan kerja. Oleh karena itu, ia mendukung hilirisasi terus digarap di dalam negeri.
Iwa berharap sektor pertambangan dan mineral lain segera mengikuti kisah sukses nikel. Selain itu, ia ingin hilirisasi menyasar sektor pertanian dan SDA lain yang ada di tanah air.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro turut mempertanyakan basis data yang digunakan Presiden Jokowi saat memamerkan peningkatan 40 kali lipat lapangan kerja. Menurutnya, perlu transparansi ketimbang hanya pamer sana-sini.
Ia meminta Jokowi merinci apakah peningkatan lapangan kerja yang dimaksud khusus di sektor hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) atau menghitung juga multiplier effect yang muncul. Pasalnya, Komaidi merasa smelter tak mungkin menyerap pekerja sebanyak itu.
“Mengingat hilirisasi, pada tenaga kerja di smelter semestinya tidak sepadat di sektor infrastruktur lain, misal jalan tol yang melibatkan banyak orang. Apalagi kalau sudah operating, kan tidak banyak juga (tenaga kerja),” ujar Komaidi.
“Perlu dilihat lebih lanjut karena 40 kali lipat ini besar sekali. Kalau misal awalnya ada 1 juta (tenaga kerja), berarti ini jadi 40 juta dengan kebijakan ini (hilirisasi). Apakah memang sebesar itu? Ini pentingnya untuk dihitung. Mungkin atau tidaknya belum tahu pasti, harus lihat kajiannya,” imbuhnya.
Jika memang hitungan yang dipakai adalah multiplier effect, Komaidi meminta penjelasan sektor apa saja yang terlibat dan diuntungkan adanya hilirisasi. Dengan begitu, bisa terlihat bagaimana sebaran tenaga kerja sebelum dan sesudah hilirisasi.
“Saya tidak dalam kapasitas membantah bahwa Pak Jokowi salah atau tidak, tapi ini perlu diklarifikasi basisnya apa dalam menyampaikan angka 40 kali lipat. Kalau 40 kali lipat ini kan beda dengan 40 persen. Ini harus dilihat, karena 40 kali lipat bukan angka kecil,” tutup Komaidi.
Di lain sisi, Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga menilai klaim Presiden Jokowi masih masuk akal. Terlebih, nyaris tidak ada kegiatan industri terkait sebelum adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan hilirisasi.
Dengan hadirnya smelter alias fasilitas pemurnian, tenaga kerja di daerah dibutuhkan cukup banyak. Pada akhirnya, banyak rantai industri lain yang terdampak, baik langsung maupun tidak, seperti makanan, pembangunan infrastruktur penunjang, dan lain-lain.
“Hilirisasi untuk industri mineral memang sangat menjanjikan karena banyaknya nilai tambah yang didapatkan dibanding menjual barang mentah. Apalagi bila ekosistem hilirisasi nanti bisa mencapai produksi barang jadi, tentunya makin besar lagi,” ujar Daymas.
Sumber : www.cnnindonesia.com, 02 Agustus 2023
