Pemerintah menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat hilirisasi mineral strategis sebagai penggerak industri nasional dan pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan ketidakpastian global.
“Karena tidak bisa dipungkiri, untuk maju kita harus punya hilirisasi industri. Tidak bisa menjual barang mentah lagi. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Kolaborasi, elaborasi, koordinasi. Tanpa saling curiga. Saling menguatkan,” kata Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herry Permana dalam acara Indonesia Miner 2026 di Jakarta, Selasa.
Herry memaparkan, realisasi investasi hilirisasi pada 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau melampaui target dengan pertumbuhan 12,7 persen secara tahunan, dan Rp373,1 triliun di antaranya berasal dari sektor mineral.
Menurut dia, tren tersebut berlanjut pada kuartal pertama 2026 dengan realisasi investasi sekitar Rp498,79 triliun, di mana hilirisasi menjadi kontributor terbesar dengan porsi 30 persen dari total investasi nasional.
Untuk memperkuat agenda hilirisasi, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan, termasuk larangan ekspor bahan mentah nikel, bauksit, dan konsentrat tembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 guna mendorong pemrosesan di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah membentuk Task Force P3M-PPE melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 untuk mempermudah iklim investasi serta menghapus hambatan yang mengganggu percepatan industrialisasi.
“Percepatan, perbaikan, kalau memang ada perlu dihilangkan ya kita hilangkan. Agar investasi untuk industrialisasi bisa berjalan dengan baik,” ujar Herry.
Pemerintah juga membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai badan usaha milik negara baru yang ditugaskan memimpin pengembangan dan industrialisasi mineral hilir, khususnya mineral kritis.
Di sisi kelembagaan, pemerintah juga membentuk Badan Industri Mineral yang berfokus pada pengelolaan mineral strategis.
Herry mengatakan, pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Strategis sebagai payung hukum kebijakan hilirisasi ke depan.
Terkait dinamika geopolitik global, ia menilai Indonesia berada dalam posisi cukup kuat karena didukung kekayaan sumber daya alam, termasuk batu bara yang dinilai masih memiliki peran signifikan.
“Kita mungkin ada kekurangan seperti minyak dan gas, tapi kan kita juga punya batu bara yang cukup signifikan. Tuhan itu sudah memberikan bagian-bagian kepada masing-masing negara, tinggal bagaimana kita menggunakannya,” kata Herry.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Indonesia Tony Wenas menyebut, Indonesia memiliki hampir seluruh mineral kritis yang dibutuhkan dunia untuk mendukung transisi energi dan industri masa depan.
“Kita punya hampir semua logam kritis dan penting yang dibutuhkan untuk masa depan. Kita punya tembaga, emas, bauksit, dan timah. Untuk nikel, kita nomor satu di dunia. Kita pasti bisa menjadi pemain nomor satu di dunia,” ujar Tony.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Indonesia Miner 2026, konferensi dan pameran pertambangan tahunan yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di The Westin Jakarta.
