Asosiasi Pertambangan Indonesia/Indonesian Mining Association (API-IMA) mengingatkan kontribusi sektor pertambangan kepada negara harus dilihat secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar 70% hasil kegiatan dari izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati oleh negara.
Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti mengatakan, pihaknya memahami arahan Prabowo agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Menurut Sari, dalam menerjemahkan target 70%, IMA mendorong agar penilaian mencakup seluruh manfaat dan kontribusi yang dihasilkan kegiatan pertambangan.
Ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang memiliki siklus investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang sehingga tidak seluruh kontribusinya dapat dinilai dalam rentang waktu 1 tahun.
“Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab. Karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional,” ujar Sari dalam keterangannya kepada Bisnis, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Ini mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan.
Sari menjabarkan, berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, lebih dari 80% total pengeluaran dilakukan di dalam negeri, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, hingga pajak, royalti, pajak daerah, dan berbagai kewajiban lainnya.
Menurutnya, kehadiran industri pertambangan juga turut mendorong pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dia mengklaim, keseluruhan aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui perputaran belanja di dalam negeri, penguatan rantai pasok domestik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sari menyebut, manfaat ekonomi juga tercipta dari keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan operasi. Reinvestasi tersebut kembali mendorong pembelanjaan dan aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung keberlanjutan kontribusi industri dalam jangka panjang.
“Hal ini penting mengingat pertambangan merupakan industri padat modal, berisiko tinggi, dan membutuhkan investasi jangka panjang,” kata Sari.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sektor pertambangan selama ini telah memiliki berbagai instrumen yang mengatur kontribusi kepada negara. Sementara itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola dan pengawasan, mulai dari produksi, penjualan hingga ekspor.
IMA memandang arahan Prabowo sebagai momentum untuk melanjutkan dan memperkuat upaya tersebut agar manfaat pertambangan bagi negara dan masyarakat semakin optimal.
Oleh karena itu, IMA mendorong agar pembahasan angka 70% diawali dengan pemetaan seluruh kontribusi yang telah diberikan industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional.
“Pemetaan tersebut selanjutnya perlu mempertimbangkan karakteristik dan keekonomian usaha pertambangan dalam jangka panjang agar upaya meningkatkan manfaat bagi negara tetap sejalan dengan keberlanjutan operasi dan investasi,” ucap Sari.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar 70% hasil IUP dinikmati negara. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara tanwir Muhammadiyah dan milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.
Dia menambahkan, jika perlu negara bisa menguasai saham-saham dari pihak yang memiliki IUP tersebut. Namun, orang nomor satu di Indonesia ini juga tetap membuka peluang jika investor ingin menanamkan modalnya di Tanah Air.
Dalam skema ini, investor boleh meraup untung hingga modalnya kembali. Hanya saja, jika modal sudah kembali, maka keuntungan mayoritas harus bisa dirasakan bangsa Indonesia.
“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh, investasi, Anda kembali, setelah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” imbuh Prabowo.
Dengan begitu, Prabowo meyakini bahwa jika praktik itu dilakukan maka dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia bakal segera merasakan manfaatnya. Apalagi, saat ini seluruh ekspor harus dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) agar negara tidak lagi mengalami kebocoran dana melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.
“Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya. Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi,” pungkasnya. Editor : Denis Riantiza Meilanova
