PT BUMI Resources Tbk (BUMI) memastikan tidak akan menjalin kemitraan pengelolaan tambang dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Seperti diketahui, NU-Muhammadiyah diperkenankan untuk mencari mitra dalam menggarap lahan tambang yang telah diberikan oleh pemerintah.
Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan, BUMI saat ini berfokus untuk menggarap aset eksisting yang dimiliki.
“BUMI Resources tidak tertarik untuk memperluas bisnis batubaranya atau berkolaborasi dengan entitas pengelola tambang yang baru dibentuk,” ungkap Dileep kepada Kontan, Minggu (12/1).
Dileep menambahkan, sampai saat ini memang belum ada permintaan untuk kemitraan dari ormas keagamaan mana-pun.
Dileep memastikan, perusahaan saat ini tetap berfokus untuk pengelolaan aset yang ada.
“Hal ini memperjelas segala kesalahpahaman mengenai potensi kolaborasi atau kepentingan dalam usaha baru kecuali di bidang hilir batubara dan non-batubara,” jelas Dileep.
Meskipun boleh menggandeng mitra, NU dan Muhammadiyah tidak bisa asal menjalin kemitraan. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 pasal pasal 83 A ayat 5 disebutkan bahwa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (41) dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya.
Merujuk ketentuan di atas, BUMI tidak memungkinkan untuk menjalin kemitraan dengan NU, pasalnya NU memperoleh lahan tambang eks PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan anak usaha BUMI.
Dengan demikian, BUMI masih memiliki peluang untuk menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah yang mendapatkan lahan eks PT Adaro Energy Tbk (ADRO). 
Source: industri.kontan.co.id, 13 Januari 2025
