PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), meraih Penghargaan PRISMA dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenham), menjadikannya satu dari delapan perusahaan di Indonesia yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen dan kepatuhan AMMAN terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) melalui sistem Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA), yang dirancang pemerintah sebagai instrumen untuk mendorong dunia usaha agar sejalan dengan kerangka internasional sekaligus memperkuat daya saing investasi nasional.
AMMAN dinyatakan telah memenuhi standar penilaian dengan skor 80, yang menempatkannya dalam kategori ‘Hijau’, yaitu tingkat kepatuhan tertinggi terhadap standar HAM dalam bisnis. Standar PRISMA yang selaras dengan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines, menjadi cerminan bahwa AMMAN senantiasa menjalankan operasinya sesuai standar tertinggi, baik di level nasional maupun internasional.
Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti komitmen AMMAN dalam mengelola risiko HAM secara sistematis, melindungi pemangku kepentingan, dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam tata kelola bisnis. “Kami mengapresiasi Kementerian Hak Asasi Manusia atas penghargaan yang diberikan kepada AMMAN. Kami meyakini bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah inti dari segala hal yang kami lakukan. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang yang terdampak operasional kami, termasuk karyawan, masyarakat sekitar, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Kartika dalam keterangannya, Rabu (24/9).
Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian komprehensif terhadap 12 aspek utama, antara lain: kebijakan perusahaan terkait HAM, praktik ketenagakerjaan yang adil, serta komitmen kuat terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Perusahaan juga dinilai dari kebijakan privasi dan anti-diskriminasi, pengelolaan lingkungan, serta penyelesaian isu agraria dan masyarakat adat. Aspek lainnya termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak, sistem pengaduan yang andal, pengelolaan rantai pasok yang bertanggung jawab, dan manajemen risiko HAM secara strategis.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang pesat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia. “Dunia usaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan operasionalnya berjalan sesuai prinsip HAM,” tuturnya pada saat acara penganugerahan. Ia menambahkan, komitmen ini tidak hanya memperkuat reputasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menciptakan iklim kerja yang sehat dan produktif.
Dengan penghargaan ini, AMMAN menegaskan posisinya sebagai perusahaan tambang Indonesia yang berdaya saing global, sekaligus konsisten menjadikan penghormatan terhadap HAM sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.
