Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendukung upaya pemerintah membatasi produksi bijih nikel demi mengerek harga komoditas tersebut.
Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan produksi bijih nikel pada kisaran 260 juta ton hingga 270 juta ton untuk 2026 ini. Angka ini lebih rendah dibanding produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 yang sebesar 379 juta ton.
Padahal, ESDM sendiri memperkirakan kebutuhan bijih nikel pada 2026 berada di kisaran 320 juta ton.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy menjelaskan, saat ini smelter nikel di Indonesia sudah lebih dari cukup. Ini terutama untuk smelter nikel tipe Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dengan teknologi berbasis pirometalurgi yang mengolah bijih nikel saprolite (kadar tinggi).
Berdasarkan catatannya, terdapat sebanyak 45 unit smelter tipe RKEF telah beroperasi di Indonesia. Sementara, berdasarkan informasi dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), jumlah smelter nikel tipe RKEF sudah lebih dari 50 unit.
Sudirman menyebut bahwa jika keseluruhan smelter RKEF itu beroperasi secara penuh, maka memang akan membutuhkan bahan baku bijih nikel saprolite (kadar tinggi)sekitar 320 juta ton hingga 400 juta ton per tahun. Menurutnya, jumlah tersebut berlebihan.
“Sebagai akibat dari supply yang berlebih ini maka sedikit banyak menyebabkan tertekannya harga produk nikel di pasar. Untuk itu kami mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi produksi nikel terutama untuk smelter tipe RKEF,” jelas Sudirman kepada Bisnis, Minggu (11/10/2026).
Namun demikian, untuk smelter nikel tipe High Pressure Acid Leaching (HPAL) berbasis hidrometalurgi yang mengolah bijih nikel type limonite, mungkin masih dapat dipertimbangkan untuk tidak sepenuhnya dibatasi.
Berdasarkan data Perhapi, baru ada sekitar 8 atau 9 smelter tipe HPAL yang beroperasi di Indonesia. Adapun produk dari smelter HPAL ini, atau disebut Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), merupakan produk antara (intermediate product) berbentuk padatan hidroksida campuran nikel dan kobalt.
Sudirman menjelaskan, jika MHP diproses lebih lanjut melalui proses hidrometalurgi lanjutan, komoditas tersebut dapat diolah kembali menjadi produk hilir seperti komponen utama pembuatan katoda baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Memang, kata Sudirman, akan lebih baik jika pemerintah mendorong agar program hilirisasi komoditas nikel ini bisa dilanjutkan hingga industri yang langsung menghasilkan produk hilir jadi (barang akhir), bukan lagi berhenti di level bahan baku setengah jadi yang kemudian diekspor atau diimpor kembali dalam bentuk barang jadi.
Menurutnya, produk barang jadi ini antara lain barang-barang industri berbasis stainless steel baik untuk bahan baku konstruksi; elektronik; peralatan rumah tangga; maupun baterai berbasis nikel yang saat ini industrinya sedang digencarkan oleh pemerintah.
“Untuk menggencarkan program hilirisasi hingga ke produk barang jadi ini tentunya pemerintah harus membuka peluang investasi yang lebih luas guna menarik investor untuk menanamkan modalnya pada proyek-proyek tersebut antara lain dengan memberikan kemudahan perizinan; kepastian hukum; serta tawaran insentif pajak jika diperlukan,” jelas Sudirman.
Atur Produksi Smelter
Pemerintah sendiri menyiapkan strategi untuk menyeimbangkan pasokan bijih nikel domestik dengan kebutuhan smelter yang diperkirakan mencapai 320 juta ton per tahun pada 2026 ini.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak akan serta-merta memenuhi seluruh kebutuhan smelter apabila kondisi pasar global menunjukkan adanya kelebihan pasokan. Menurutnya, keputusan produksi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas smelter dan permintaan produk nikel di pasar dunia.
“Cara pandang kita itu begini, sekalipun kebutuhan smelter itu tinggi, tapi kita melihat produk akhirnya, terhadap supply and demand global itu gimana,” kata Bahlil ditemui di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dia menjelaskan, apabila pemerintah hanya berfokus memenuhi kebutuhan bahan baku seluruh smelter, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pasokan produk nikel di pasar. Pria yang juga menjabat Menteri ESDM itu menegaskan, pemerintah tidak ingin produksi nikel dalam negeri berlebih sehingga menyebabkan harga komoditas tersebut jatuh.
Dia menilai dampak yang terjadi bukan semata-mata kerugian, melainkan penerimaan yang tidak maksimal bagi pemerintah maupun keuntungan yang tidak maksimal bagi pelaku usaha.
“Pemerintahnya tidak mendapatkan pendapatannya maksimal, pengusahanya juga tidak mendapatkan maksimal,” tuturnya.
Lebih jauh, Bahlil memberikan gambaran bahwa pemerintah berpotensi mengatur tingkat produksi smelter ketika terjadi kelebihan pasokan di pasar. Dia mencontohkan, meskipun kapasitas smelter yang terpasang mencapai 10, tidak seluruh kapasitas tersebut akan langsung dioperasikan apabila kondisi pasar masih menunjukkan oversupply.
“Barang kita kan tidak boleh jual murah. Jadi kemungkinan besar, sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi, selama kita masih terjadi over supply, tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur,” jelasnya.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar peningkatan kapasitas pengolahan nikel tidak berujung pada produksi berlebihan yang menekan harga komoditas.
Kendati demikian, Bahlil belum memerinci tingkat harga nikel yang menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan produksi tersebut. “Masih dihitung,” katanya. Editor : Fitri Sartina Dewi
