PRESIDEN Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diharapkan dapat memecah segudang permasalahan dan tantangan yang menghambat hilirisasi.
Adapun, pembentukan satgas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid ini ditandatangani langsung oleh Prabowo pada 3 Januari 2025.
Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai ketua Satgas. Bahlil mengatakan, Prabowo meminta Satgas segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan areal-areal dan sumber daya bahan baku yang potensial untuk hilirisasi, baik yang ada di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.
Prabowo, kata Bahlil, juga ingin Satgas segera mengidentifikasi dan mendorong agar pembiayaan hilirisasi bisa dilakukan oleh perbankan, non-perbankan, hingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Jadi beliau [Prabowo] ingin untuk manfaat nilai tambahnya itu ada di Indonesia. Selama ini kan banyak yang mengkritik bahwa hilirisasi betul terjadi, tapi nilai tambahnya kan tidak maksimal dilakukan di Indonesia,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Oleh karena itu, Bahlil menyebut Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diperintahkan untuk menyinkronkan aturan yang tumpang-tindih dan menghambat penghiliran.
Ketua Umum Golkar itu pun mengungkapkan bahwa Prabowo juga meminta untuk segera melapor jika ada oknum pejabat yang menghambat proses hilirisasi. Sebab, hilirisasi yang diinginkan oleh Prabowo harus menerapkan azas berkeadilan.
“Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi [jika ada] oknum-oknum gitu,” tutur Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa Satgas bakal memberikan laporan kepada Prabowo selambat-lambatnya 6 bulan sekali.
“Bapak Presiden Prabowo, dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong pada semua sektor. Ada 26-28 komoditas yang akan didorong. Terutama pada sektor perikanan, kehutanan, pertanian, oil and gas, dan mineral batu bara,” tutup Bahlil.
Secara terperinci, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional memiliki delapan tugas utama. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.
Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara. Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
Keenam, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala. Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum.
Kedelapan, memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Jangan Sekadar Hilirisasi
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, selain mengurai hambatan hilirisasi, tantangan terbesar bagi Satgas adalah agar hilirisasi tidak hanya sebatas sampai pada pengolahan dan pemurnian.
Menurutnya, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional harus bisa mengembangkan industri turunan dan membangun ekosistem industri. Dia menekankan bahwa hal ini sangat penting karena akan mampu menciptakan multiplier effect yang sangat besar.
“Selain itu, tentunya masalah bagaimana mampu menarik investor agar mau investasi, untuk itu Satgas harus mampu memberikan daya tarik bagi investor dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi investasi yang masuk,” kata Bisman kepada Bisnis.
Keresahan terkait masih minimnya pengembangan industri turunan lebih lanjut juga datang dari pengusaha tambang.
Holding BUMN pertambangan MIND ID mengungkap kecemasan industri pertambangan yang sudah masif melakukan hilirisasi, sementara industri manufaktur sebagai penyerap produk hilirisasi belum berkembang.
Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya telah berhasil mengolah berbagai komoditas tambang untuk bahan baku industri manufaktur, mulai dari bijih timah, tembaga, bauksit, hingga emas.
“Namun, kami sedikit cemas manufaktur dalam negeri belum terlalu exist yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita buat, kami mendukung tumbuhnya iklim manufaktur yang membuat produk jadi,” kata Hendi dalam agenda MINDialogue, Kamis (9/1/2025).
Dia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan seiring dengan industrialisasi. MIND ID berkomitmen untuk dapat memasok bahan baku ke industri manufaktur di Indonesia. Sebab, jika hasil olahan komoditas tidak diserap manufaktur maka tidak akan jadi nilai tambah industri.
Untuk itu, pihaknya berharap ada kolaborasi strategis antara pertambangan dan manufaktur sehingga kita bawa manfaat lebih besar bagi pertumbuhan manufaktur nasional dan berkontribusi dalam mencapai target ekonomi 8%.
“Kami yakini program hilirisasi tidak jalan sendiri. Namun, harus disertai program industrialisasi, sayangnya mohon maaf kalau saya salah malah industrialisasi di Indonesia menurun khususnya di sektor yang menyerap bahan baku di dunia pertambangan,” jelasnya. Editor : Denis Riantiza Meilanova
Sumber: ekonomi.bisnis.com, 16 Januari 2025
