Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya kembali menghidupkan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang gagal dibangun pada pemerintahan sebelumnya. Agenda hilirisasi untuk menciptakan substitusi liquefied petroleum gas (LPG) ini terus dimatangkan untuk direalisasikan pada tahun ini.
Dalam perkembangan terbaru, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dan PT Pertamina (Persero) menandatangani kerja sama strategis percepatan hilirisasi batu bara menjadi produk energi alternatif, seperti DME, synthetic natural gas (SNG), dan metanol, Jumat (9/1/2026).
MIND ID melalui PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan berperan sebagai pemasok, sedangkan Pertamina akan menjadi offtaker produk DME, SNG, dan metanol.
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri.
Melalui kerja sama dengan Pertamina, MIND ID berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
“MIND ID melalui Bukit Asam yang nantinya berperan sebagai pemasok, bersama-sama dengan Pertamina, akan betul-betul mengawasi setiap tahap kerja sama ini hingga nantinya dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh bangsa dan negara,” tutur Maroef melalui keterangan resmi, dikutip Senin (12/1/2026).
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menambahkan, kolaborasi ini adalah tonggak sejarah bagi kedaulatan energi Indonesia. Sebagai tulang punggung energi nasional, Pertamina berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur distribusi untuk mendukung hilirisasi ini melalui kerja sama dengan MIND ID.
“Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat, sejalan dengan target swasembada energi pemerintah,” ujar Simon.
Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (mt) pada 2026. Sementara itu. produksi domestik baru mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta mt.
Menurut Simon, sinergi Pertamina – MIND ID melalui pemanfaatan coal to DME dan coal to SNG menjadi solusi strategis untuk menutup defisit tersebut menggunakan kekayaan alam domestik. Hal ini juga sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor energi nasional.
Sementara itu, Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit P. Santosa menuturkan, inisiatif ini menjadi wujud nyata peran aktif kolaborasi BUMN energi dan pertambangan. Hal ini khususnya dalam menjalankan mandat yang diberikan pemerintah guna mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi melalui pemanfaatan teknologi gasifikasi batu bara.
Sigit mengatakan, kerja sama antara Pertamina dan MIND ID mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional. Menurutnya, sebagai negara besar Indonesia sangat membutuhkan diversifikasi energi yang mampu menopang pembangunan.
“Kolaborasi dan sinergi antar-BUMN strategis dapat memperkuat fondasi energi nasional. Hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Sigit.
Rencana Groundbreaking
Presiden Prabowo Subianto direncanakan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking terhadap enam proyek hilirisasi pada awal 2026. Salah satu proyek yang akan diresmikan adalah gasifikasi batu bara menjadi DME.
“Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Prasetyo menyebut bahwa Prabowo juga akan melanjutkan groundbreaking pada Februari dan Maret guna menyelesaikan kurang lebih 18 proyek hilirisasi.
Dia menjelaskan proyek yang akan mulai pembangunannya, antara lain proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTsa) atau waste to energy dan DME.
“Kemudian ada juga beberapa proyek penanganan dengan energi, pembangunan beberapa titik DME,” kata Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan, pemerintah dan Danantara masih terus mematangkan proyek DME. Dia menargetkan detail proyek DME akan selesai dalam 1 bulan ke depan.
“Kasih saya waktu 1 bulan lagi. Untuk mendetailkan, saya dengan Pak Rosan [CEO Danantara Rosan Roeslani] nanti akan menyelesaikan dalam kurun waktu 1 bulan,” ujar Bahlil usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.
Adapun, proyek DME sempat mandek usai ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc, yang bermitra dengan PTBA. Anggota holding MIND ID tersebut sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan proyek tersebut bersama mitra dari China.
Berdasarkan catatan Bisnis, PTBA telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.
Keekonomian Masih jadi Tantangan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai aspek keekonomian dan kepastian kebijakan masih menjadi tantangan utama pengembangan proyek DME.
“Biaya investasi dan produksi DME masih sangat tinggi, sedangkan harga jual DME cukup mahal jadi nggak ekonomis. Apalagi, jika harus bersaing langsung dengan LPG impor yang selama ini disubsidi negara maka DME tidak lebih efisien,” jelas Bisman kepada Bisnis, Sabtu (10/1/2026).
Bisman pun mengatakan, persoalan keekonomian muncul karena selisih harga antara biaya produksi DME dan harga keekonomian LPG masih cukup lebar. Menurutnya, tanpa skema insentif fiskal, subsidi harga, atau jaminan harga beli jangka panjang, proyek ini sulit menarik secara komersial.
Asal tahu saja, harga DME dinilai jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024.
PTBA pernah memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.
Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.
Di sisi lain, Bisman menuturkan bahwa peran Pertamina sebagai offtaker itu hal penting untuk mengurangi risiko pasar. Oleh karena itu, proyek DME baru benar-benar memungkinkan berjalan jika pemerintah berani memastikan dukungan kebijakan yang konsisten.
“Termasuk soal subsidi, jaminan harga, dan kepastian regulasi jangka panjang. Tanpa ini, rasanya berat sesuatu yang tidak terlalu komersial bisa jalan berkelanjutan,” ucap Bisman.
Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai bahwa proyek DME membutuhkan investasi cukup besar. Tak heran, sejak awal dan bahkan dalam UU Minerba, proyek DME lebih diarahkan atau sebagai mandatory bagi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perpanjangan dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).
Namun, kata Singgih, harus diakui DME batu bara bukan hal yang mudah. Hal ini tak lepas dari keekonomian dari sisi teknologi saja, tapi juga mesti diperhatikan adalah penetapan harga batu bara untuk proyek DME.
“Jika harga batu bara ditetapkan sesuai dengan indeks harga pasar, saya yakin proyek DME jauh dari ekonomis. Bahkan bisa jadi justru impor LPG jauh murah dibandingkan biaya memproduksi DME itu sendiri,” jelas Singgih.
Lebih lanjut, Singgih berpendapat bahwa jika proyek DME tetap diupayakan terwujud, pemerintah harus berani mempermudah kebijakan fiskal dan non fiskal.
Menurutnya, sebatas memasukkan royalti nol persen untuk batu bara, jelas belum mampu mengangkat keekonomian proyek DME. Dia menilai, detail berbagai kemudahan kebijakan fiskal dan non fiskal di wilayah hulu (tambang), wilayah pengolahan dan wilayah penjualan atau pasar, harus dilakukan secara terintegrasi agar proyek DME menjadi ekonomis.
Dia mengatakan, dalam proyek DME terpenting bukan sisi pengalihan subsidi. Menurutnya, demi keberhasilan DME harus mampu mengevaluasi terlebih dahulu sejak dari sisi hulu, produksi, jaminan produksi jangka panjang, hingga harga.
“Kalau sebatas pengalihan subsidi LPG untuk DME, seolah sebatas menjawab sisi finansial atau besarnya investasi. Sebaliknya yang harus dijawab justru berbagai hal sejak dari hulu [pertambangan], produksi dan pasar DME dihadapkan pada harga impor LPG,” kata Singgih. Editor : Denis Riantiza Meilanova
