Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap rancangan peraturan atas pungutan bea keluar terhadap ekspor batu bara. Pembahasan masih bergulir di tengah potensi naiknya harga batu bara.
Awalnya, pungutan bea keluar atau tarif ekspor terhadap batu bara direncanakan mulai berlaku pada awal 2026. Setoran tarif ekspor komoditas tersebut ditargetkan sekitar Rp25 triliun.
Namun, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan di tengah potensi kenaikan harga batu bara itu.
“Ini masih sedang kami finalkan, beberapa pembahasan masih terus berlanjut. Nanti akan kami umumkan untuk persisnya seperti apa, tetapi ini kami harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara khususnya ketika harganya juga sedang meningkat,” terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, harga batu bara terpantau tumbuh 4,1% (yoy) dan 28% secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd). Otoritas fiskal menilai adanya potensi harga batu bara ikut tersengat harga minyak dunia.
“Jadi memang ada concern dari pemerintah dan juga urgency untuk kami bisa melihat bagaimana selalu juga bisa memanfaatkan ya, kalau dari sisi kenaikan harga tentunya penerimaan negara juga harus ikut naik,” terangnya.
Adapun sampai dengan Februari 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai APBN terkontraksi hingga 14,7% (yoy). Realisasinya hanya Rp44,9 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp52,6 triliun.
Kontraksi terdalam terjadi pada bea keluar yakni hingga 48,4% (yoy), atau terkumpul hanya Rp2,8 triliun.
Di sisi lain, penerimaan cukai mengalami kontraksi 13,3% (yoy) atau terkumpul Rp34,4 triliun. Sementara itu, penerimaan bea masuk tumbuh positif 1,7% (yoy) ke Rp7,8 triliun. Editor : M. Nurhadi Pratomo
