Pengamat BUMN menilai pemerintah harus siap untuk menanggung risiko kerugian yang terjadi di PT Freeport Indonesia (PTFI) jika telah resmi mengakuisisi 12% tambahan kepemilikan saham perusahaan tambang tersebut.
Adapun, rencananya pemerintah melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), akan menambah sekitar 12% kepemilikan saham Freeport sehingga porsi kepemilikan negara meningkat menjadi 63,2%.
Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center Herry Gunawan berpendapat, usai akuisisi rampung, pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan begitu, seharusnya setiap risiko kerugian yang terjadi di Freeport harus ditanggung lebih besar oleh negara.
Terlebih, kata Herry, saat harga komoditas global mengalami fluktuasi, kerugian tersebut berpotensi membesar dan pemerintah harus menyiapkan langkah untuk memitigasinya.
“Selain itu, risiko yang harus dimitigasi adalah soal potensi kerusakan lingkungan yang jadi perhatian masyarakat internasional,” kata Herry ketika dihubungi, Kamis (18/9/2025).
Potensi Dividen
Kendati begitu, Herry menegaskan manfaat ataupun keuntungan yang didapatkan Freeport juga akan diterima lebih besar oleh pemerintah dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.
Untuk itu, dia menilai dividen yang dihasilkan Freeport akan lebih besar untuk disetorkan melalui MIND ID ketika pemerintah resmi memegang 63,2% saham Freeport.
“Pada 2024 misalnya, bagian laba dari Freeport Indonesia yang diterima pemerintah melalui MIND ID sebagai holding mencapai Rp33,5 triliun. Dengan begitu, kalau sahamnya bertambah, ada potensi kenaikan jatah dari Freeport Indonesia,” tegas dia.
Secara umum, Herry menilai langkah pemerintah menambah porsi kepemilikan saham di Freeport merupakan sudah tepat. Terlebih, smelter tembaga baru milik Freeport sudah mulai beroperasi sehingga operasional perusahaan diprediksi lebih moncer.
“Kehadiran proyek hilirisasi itu akan mendung kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Dampak positifnya, tentu akan diterima pemegang saham mayoritas,” pungkas dia.
Untuk diketahui, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di Freeport sebesar 12%, lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%.
Tidak hanya itu, Rosan mengklaim divestasi saham PTFI ke pemerintah melalui MIND ID dilakukan tanpa biaya.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Rosan memastikan penambahan saham sebesar 12% tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memfinalisasi rencana itu.
“Dalam waktu dekat [rampung], sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” tegas Rosan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan pemerintah akan segera menambah kepemilikan saham di Freeport dengan besaran lebih dari 10%. Dia mengklaim rencana tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
“Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya awalnya kita sepakat penambahan saham 10% Freeport. Akan tetapi, tadi berkembang negosiasi yang insyallah katanya lebih dari itu,” kata Bahlil kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Bahlil mengaku telah melaporkan rencana penambahan saham tersebut ke Prabowo dan diarahkan untuk melakukan percepatan proses penambahan saham. Setelah itu, lanjut Bahlil, ketika proses negosiasi penambahan saham telah rampung, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041 akan diperpanjang.
Sekadar catatan, PTFI membukukan penurunan laba bersih sebesar 18,4% pada semester I-2025 menjadi US$1,8 miliar atau sekitar Rp29,3 triliun (kurs Rp16.291/US$), dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai US$2,2 miliar atau sekitar Rp35,84 triliun.
Mengutip laporan keuangan perseroan, penurunan laba Freeport sejalan dengan capaian pendapatan bersih menjadi US$4,99 miliar atau turun tipis dari tahun sebelumnya yang senilai US$5,09 miliar.
Selain itu, biaya pokok penjualan bertambah menjadi US$2,27 miliar, sehingga laba kotor menurun ke US$2,72 miliar dari US$2,98 miliar pada semester I-2024.
Laba operasi Freeport pada semester I-2025 tercatat US$2,66 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$2,92 miliar. Sementara itu, pendapatan lain-lain terdiri atas bunga sebesar US$32,83 juta dan laba dari entitas usaha senilai US$7,81 juta.
Tekanan terbesar terhadap kinerja laba PTFI paruh pertama tahun ini berasal dari beban pajak yang naik menjadi US$672,23 juta dari US$535,24 juta pada periode yang sama tahun lalu, serta biaya bunga yang meningkat menjadi US$25,61 juta dari US$6,65 juta pada semester I-2024.
Dari sisi arus kas, Freeport menghasilkan kas dari aktivitas operasi sebesar US$2,17 miliar, menurun dari US$2,68 miliar pada semester I-2024.
Belanja modal atau capital expenditure (capex) pada semester I-2025 tercatat US$1,39 miliar, turun tipis dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$1,43 miliar.
Pembayaran dividen ke pemegang saham tercatat lebih kecil, yakni pada semester I-2025 sebesar US$1 miliar sementara periode yang sama pada tahun lalu senilai US$1,2 miliar. (azr/wdh)
