Center Of Reform On Economics (Core) menilai Indonesia membutuhkan pengembangan smelter timah yang lebih hilir untuk memastikan kebijakan larangan ekspor timah batangan murni atau ingot berjalan secara maksimal.
Dalam kaitan itu, ekonom energi Core Muhammad Ishak Razak berpendapat BPI Danantara melalui holding BUMN pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dapat menjadi pelopor investasi smelter timah di Tanah Air.
Terlebih, kata Ishak, mayoritas komoditas timah banyak dikelola oleh BUMN PT Timah Tbk. (TINS), sehingga peran MIND ID hingga Danantara diharapkan dapat lebih besar dalam investasi smelter tersebut.
Bagaimanapun, kata dia, rencana larangan ekspor ingot memang berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Namun, kebijakan tersebut hanya akan efektif jika industri pengguna atau pembeli akhir (offtaker) sudah lebih dahulu dibangun.
“Masalahnya offtaker dari produksi ingot di dalam negeri harus dibangun terlebih dahulu agar mampu menyerap produksi ingot yang saat ini mayoritas diproduksi oleh PT Timah. Ini agar tidak terjadi layoff karyawan yang harus berhenti karena produk tidak terserap, seperti yang pernah terjadi pada kasus tembaga,” kata Ishak ketika dihubungi, Senin (23/2/2026).
Ishak menambahkan, investasi yang dilakukan negara melalui Danantara maupun MIND ID diharapkan dapat mendorong masuknya investasi swasta pada smelter timah tingkat selanjutnya.
Lebih lanjut, Ishak menegaskan kesiapan offtaker tersebut juga akan mencegah meningkatnya ekspor timah batangan ilegal ke Malaysia maupun China.
“Karena itu, harus ada roadmap yang jelas, tahapan-tahapan yang realistis, kapan pabrik solder atau thin chemical dibangun, lalu berapa target industri elektronik, otomotif dan manufaktur lainnya yang terbangun sehingga bisa meningkatkan serapan komoditas turunan ingot tersebut,” tegas Ishak.
Sekadar catatan, TINS mencatat produksi bijih timah sebesar 12.197 ton Sn atau turun 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15.201 ton Sn.
Beberapa faktor penyebab terjadi penurunan produksi bijih timah diantaranya terdampak cuaca angin utara dan angin tenggara, kondisi cadangan tidak menerus (spotted), dan masih terjadinya aktivitas penambangan ilegal.
Sedangkan produksi logam timah turun 25% menjadi 10.855 metrik ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14.440 metrik ton.
Sampai dengan September 2025, penjualan logam timah turun 30% menjadi 9.469 metrik ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13.441 metrik ton.
Perseroan mencatatkan penjualan logam timah domestik sebesar 7% dan ekspor logam timah sebesar 93% dengan 6 besar negara tujuan ekspor meliputi Jepang 19%; Singapura 19%; Korea Selatan 18%; Belanda 9%; Italia 4%; dan Amerika Serikat (AS) 4%.
Fokus pada pasar ekspor terutama di Asia Pasifik, Eropa dan Amerika, memungkinkan perseroan memanfaatkan sentimen positif permintaan dari Jepang maupun China, yang dianggap sebagai pendorong utama kenaikan harga timah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor timah Indonesia masuk dalam kode HS 80011000 unwrought tin, not alloyed atau timah murni. Sementara itu, bijih timah yang masuk dalam kode HS 26090000 tin ores & concentrates, tercatat tidak diekspor oleh Indonesia.
Ekspor bijih timah sempat tercatat dilakukan pada 2023, 2022, dan 2021; tetapi masing-masing hanya sebesar 91 kilogram (kg), 55 kg, dan 40 kg.
BPS melaporkan sepanjang Januari hingga Desember 2025 ekspor timah murni batangan atau ingot tercatat sebanyak 52.416 ton.
Singapura merupakan negara utama ekspor timah Indonesia dengan besaran 12.298 ton. Posisi kedua ditempati China, dengan total ekspor ke negara itu sebesar 9.886 ton.
Posisi ketiga, ditempati oleh Korea Selatan dengan total ekspor sebanyak 8.716 ton. Kemudian, India dengan total ekspor sebanyak 5.035 ton. Sementara di posisi kelima, ditempati jepang dengan total ekspor 4.389 ton.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan saat ini pihaknya tengah mengkaji kemungkinan untuk menghentikan ekspor timah.
Rencana itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi mineral logam di dalam negeri.
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit, dan tahun ke depan kita akan mengkaji beberapa komoditas lain termasuk timah, ga boleh lagi ekspor barang mentah,” kata Bahlil dalam panel Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).
Bahlil meminta pelaku usaha untuk investasi lebih intens pada sisi industri hilir timah nantinya. Dia berharap nilai tambah dari hilirisasi timah itu dapat berlipat ganda. (azr/wdh)
