Indonesia tercatat telah mengimpor sekitar 6,02 juta ton bijih nikel dari Filipina sepanjang Januari hingga Mei 2026, naik 116,8% secara year on year (yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,78 juta ton.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor bijih nikel dan konsentrat (ore nickel and concentrates) dengan kode HS 26040000 sepanjang Januari—Mei 2026 tercatat terbesar ke wilayah Weda, Maluku Utara dengan volume sekitar 3,69 juta ton.
Kemudian, impor bijih nikel dari Filipina yang masuk ke Morowali tercatat sekitar 852.651 ton pada Januari hingga Mei 2026.
Selain itu, bijih nikel impor dari Filipina sebanyak 817.751 ton tercatat masuk wilayah Kendari pada Januari—Mei 2026.
Selanjutnya, bijih nikel dari Filipina sepanjang Januari–Mei 2026 sejumlah 656.551 ton masuk ke wilayah Kolonodale.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) sebelumnya memperkirakan impor bijih atau ore nikel akan mencapai 25 juta ton sepanjang 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan impor sepanjang 2025 lalu sejumlah 15,33 juta ton.
“Kurang lebih 25 juta [ton] untuk tahun ini impornya [bijih nikel]. Hitungan kami,” ungkap Ketua FINI Arif Perdana Kusumah kepada awak media dalam agenda Indonesia Critical Minerals Conference & Expo 2026, awal Juni.
Arif menambahkan hingga Mei 2026, FINI mencatat Indonesia telah mengimpor lebih dari 5 juta ton bijih dari Filipina.
Menurutnya, peningkatan impor bijih tahun ini masih dipengaruhi keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun ini di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, lebih rendah dari produksi dalam RKAB tahun lalu sebanyak 320 juta ton.
Arif juga menyebut memprediksi impor Filipina sepanjang 2026 adalah sebesar 30 juta ton. Namun, hingga semester pertama tahun ini, FINI mencatat adanya smelter yang memutuskan memangkas utilisasi mereka yang ujungnya berpengaruh pada penyerapan bahan baku bijih.
“Kalau menghitung saat ini kan sudah ada yang utilisasinya turun, jadi ada penurunan produksi, sehingga angkanya [impor bijih nikelnya] pasti berubah,” tambahnya.
Di sisi lain, FINI juga melihat kemampuan Filipina untuk memasok bahan baku. Menurutnya para penambang nikel Filipina juga memiliki kontrak eksisting yang harus mereka penuhi, selain kepada Indonesia.
“Kapasitas mereka [Filipina] juga kan tidak terlalu besar. Kemudian mereka juga punya punya perjanjian jual-beli dengan negara lainnya seperti China,” ungkapnya.
FINI sebelumnya menjelaskan kapasitas produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel di Indonesia pada tahun ini akan mencapai 2,7 juta ton kering atau dry metric ton (dmt) nikel kelas 1 dan kelas 2.
Dengan kapasitas ini, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 40—50 juta ton basah atau wet metric ton (wmt) bijih saprolit dan limonit pada 2026 dari besaran tahun lalu sekitar 300 juta dmt.
Dengan demikian, bijih nikel yang dibutuhkan sepanjang tahun ini berpotensi naik menjadi 340—350 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyanggah kabar bahwa kuota RKAB nikel 2026 bakal dinaikkan menjadi 360 juta ton.
“Kementerian ESDM belum pernah menyatakan itu,” ujar Tri ketika dihubungi Bloomberg Technoz, Rabu (24/6/2026). (azr/wdh)
