Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memprediksi keuntungan negara dari dividen yang dibagikan PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi meningkat sekitar 25% jika pemerintah melalui melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), menambah kepemilikan saham sebesar 12% menjadi sekitar 63,2%.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy menjelaskan pemerintah saat ini memiliki 51% saham Freeport, penambahan 12% saham akan membuat kepemilikan naik menjadi 63%. Jika dibandingkan dengan kepemilikan awal, tambahan 12% saham itu setara dengan kenaikan sekitar 25%.
Menurut Sudirman, pada 2024 Freeport membukukan laba sekitar Rp67 triliun dan menyetor dividen Rp7,1 triliun ke negara. Dengan kenaikan kepemilikan saham tersebut, setoran dividen diperkirakan juga bisa meningkat 25% atau bertambah sekitar Rp1,78 triliun.
“Artinya, akan ada potensi penambahan dividen sebesar 25% dari dividen yang diterima ketika porsi saham belum ditambah,” kata Sudirman ketika dihubungi, Selasa (23/9/2025).
“Tentunya cukup menjanjikan untuk dapat menjadi justifikasi atas penambahan porsi kepemilikan saham tersebut,” ujarnya.
Selain itu, dia menegaskan, keuntungan tersebut baru berasal dari dividen yang dibagikan negara dan belum memperhitungkan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pajak lainnya.
Tetap Berisiko
Bagaimanapun, Sudirman juga mengingatkan rencana penambahan porsi saham pemerintah tersebut memiliki risiko, mengingat operasional tambang Freeport seluruhnya berada di bawah tanah atau underground.
Dengan begitu, operasional Freeport memerlukan teknologi penambangan dengan biaya operasional yang tidak sedikit, sementara risiko terjadinya longsor dipandang cukup tinggi di tambang Grasberg Block Cave yang berada di bawah danau bekas open pit Grasberg.
Dia memandang pengelolaan keselamatan kerja di tambang bawah tanah Freeport dipandang lebih kompleks dan berbiaya tinggi dibandingkan dengan tambang terbuka.
Untuk itu, lanjut Sudirman, risiko kegagalan dalam pengelolaan tambang bawah tanah akan menjadi beban pemerintah ketika telah menjadi pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan saham yang lebih besar.
“Belum lagi adanya risiko atas pengelolaan lingkungan yang cukup sensitif bagi publik,” terangnya.
“Namun demikian, dengan cadangan dan sumber daya yang dimiliki Freeport saat ini, tentunya penambahan porsi saham pemerintah cukup menarik untuk dilakukan.”
Potensi Tambahan
Di sisi lain, Sudirman menyatakan Freeport sendiri sudah merencanakan akan memproduksi cadangan baru dari tambang Kucing Liar mulai 2028 sehingga akan terdapat peningkatan produksi yang berpotensi meningkatkan potensi keuntungan pemerintah.
Akan tetapi, dia mengingatkan tetap terdapat biaya tambahan yang berpotensi dikeluarkan pemerintah untuk mendukung proses eksplorasi di areal pertambangan tersebut.
“Tentunya dengan porsi kepemilikan saham yang lebih besar maka biaya atas eksplorasi tersebut juga akan menjadi beban biaya yang harus ditanggung pula oleh pemerintah,” pungkas dia.
Untuk diketahui, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di Freeport sebesar 12%, lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%.
Tidak hanya itu, Rosan mengklaim divestasi saham PTFI ke pemerintah melalui MIND ID dilakukan tanpa biaya.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Rosan memastikan penambahan saham sebesar 12% tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memfinalisasi rencana itu.
“Dalam waktu dekat [rampung], sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” tegas Rosan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan pemerintah akan segera menambah kepemilikan saham di Freeport dengan besaran lebih dari 10%. Dia mengklaim rencana tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
“Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya awalnya kita sepakat penambahan saham 10% Freeport. Akan tetapi, tadi berkembang negosiasi yang insyallah katanya lebih dari itu,” kata Bahlil kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Bahlil mengaku telah melaporkan rencana penambahan saham tersebut ke Prabowo dan diarahkan untuk melakukan percepatan proses penambahan saham. Setelah itu, lanjut Bahlil, ketika proses negosiasi penambahan saham telah rampung, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041 akan diperpanjang.
Sekadar catatan, PTFI membukukan penurunan laba bersih sebesar 18,4% pada semester I-2025 menjadi US$1,8 miliar atau sekitar Rp29,3 triliun (kurs Rp16.291/US$), dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai US$2,2 miliar atau sekitar Rp35,84 triliun.
Mengutip laporan keuangan perseroan, penurunan laba Freeport sejalan dengan capaian pendapatan bersih menjadi US$4,99 miliar atau turun tipis dari tahun sebelumnya yang senilai US$5,09 miliar.
Selain itu, biaya pokok penjualan bertambah menjadi US$2,27 miliar, sehingga laba kotor menurun ke US$2,72 miliar dari US$2,98 miliar pada semester I-2024.
Laba operasi Freeport pada semester I-2025 tercatat US$2,66 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$2,92 miliar. Sementara itu, pendapatan lain-lain terdiri atas bunga sebesar US$32,83 juta dan laba dari entitas usaha senilai US$7,81 juta.
Tekanan terbesar terhadap kinerja laba PTFI paruh pertama tahun ini berasal dari beban pajak yang naik menjadi US$672,23 juta dari US$535,24 juta pada periode yang sama tahun lalu, serta biaya bunga yang meningkat menjadi US$25,61 juta dari US$6,65 juta pada semester I-2024. (azr/wdh)
