Rencana pemerintah mengakuisisi 12% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) secara gratis dinilai belum tentu sepenuhnya menguntungkan negara, sebab pemerintah diprediksi harus menanggung persyaratan yang diminta PTFI seperti membiayai biaya eksplorasi tambang.
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak berpendapat Freeport bisa saja memberikan sejumlah persyaratan kepada pemerintah jika menginginkan akuisisi yang dilakukan tanpa biaya atau gratis.
Salah satunya, menurut dia, Freeport bisa mensyaratkan biaya eksplorasi tambang ditanggung bersama dengan pemerintah jika penambahan 12% saham tersebut ingin dilakukan secara gratis.
“Anggapan ‘gratis’, padahal Indonesia harus menanggung eksplorasi bernilai besar, itu bisa membuat publik salah paham. Jelasnya bahwa ‘gratis saham’ bukan berarti gratis mengeluarkan biaya pada masa depan,” kata Ali ketika dihubungi, dikutip Sabtu (20/9/2025).
Akan tetapi, menurut dia, persyaratan tersebut akan terbilang normal sebab nantinya pemerintah melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), akan menjadi pemegang saham mayoritas sebab memiliki 63,2% saham Freeport.
“Sebenarnya merupakan hal yang wajar bila Freeport mensyaratkan biaya eksplorasi ditanggung bersama. Itu normal dalam struktur kepemilikan saham,” tegas dia.
Untuk itu, Ali menilai pemerintah harus dapat memastikan valuasi yang disebut ‘gratis’ tidak menimbulkan beban finansial besar yang pada akhirnya bisa lebih mahal dibandingkan dengan harga pembelian saham secara langsung.
Terlebih, kata dia, berdasarkan perspektif hukum korporasi dan praktik bisnis sangat tidak lazim bahwa saham senilai miliar juta dolar dialihkan sepenuhnya tanpa kompensasi atau imbalan apapun.
“Kemungkinan besar ‘free of charge’ di sini bermakna tertentu, misalnya tanpa suntikan dana negara langsung atau kompensasi internal, dan mungkin ada konsekuensi finansial atau syarat lainnya di belakang layar,” terangnya.
Untuk diketahui, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di Freeport sebesar 12%, lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%.
Tidak hanya itu, Rosan mengklaim divestasi saham PTFI ke pemerintah melalui MIND ID dilakukan tanpa biaya.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Rosan memastikan penambahan saham sebesar 12% tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memfinalisasi rencana itu.
“Dalam waktu dekat [rampung], sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” tegas Rosan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan pemerintah akan segera menambah kepemilikan saham di Freeport dengan besaran lebih dari 10%. Dia mengklaim rencana tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
“Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya awalnya kita sepakat penambahan saham 10% Freeport. Akan tetapi, tadi berkembang negosiasi yang insyallah katanya lebih dari itu,” kata Bahlil kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Bahlil mengaku telah melaporkan rencana penambahan saham tersebut ke Prabowo dan diarahkan untuk melakukan percepatan proses penambahan saham. Setelah itu, lanjut Bahlil, ketika proses negosiasi penambahan saham telah rampung, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041 akan diperpanjang.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menegaskan pembahasan divestasi tambahan saham PTFI sebesar 10% menjadi 61,2% ke pemerintah melalui MIND ID, masih terus berlanjut.
Akan tetapi, Tony menggarisbawahi belum terdapat perkembangan yang bisa diungkapkan ke publik terkait dengan pelepasan saham PTFI tersebut.
“Masih dibicarakan. Belum ada [perkembangan yang bisa disampaikan],” kata Tony kepada awak media di sekitar Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Tony menjelaskan sudah pernah berdiskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang IUPK PTFI selepas 2041. Langkah tersebut dilakukan, sebab masih terdapat potensi sumber daya mineral yang bisa dieksploitasi di tambang milik PTFI.
“Kalau enggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar US$4 miliar per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar US$700 juta per tahun juga berhenti, employment 30.000 berhenti, semuanya berhenti,” ujar Tony. (azr/wdh)
