Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengendalikan produksi nikel agar peningkatan kapasitas smelter tidak memicu kelebihan pasokan di pasar global.
Langkah ini ditempuh untuk menjaga harga nikel sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dan pelaku usaha.
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan bahan baku dari industri pengolahan atau smelter tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan produksi nikel nasional.
Pemerintah juga harus memperhitungkan keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand) nikel di pasar global. Pemenuhan kebutuhan smelter tanpa melihat kondisi pasar berisiko membuat pasokan berlebih dan menekan harga.
“Cara pandang kita itu begini, sekalipun kebutuhan smelter itu tinggi, tapi kita melihat produk akhirnya terhadap supply and demand global itu gimana? Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil mengatakan pemerintah berencana mengatur tingkat produksi smelter untuk mencegah kelebihan pasokan nikel. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga harga komoditas mineral agar tetap optimal.
“Karena itu ada namanya strategi, kalau harganya jatuh, pemerintahnya tidak mendapatkan pendapatan maksimal, pengusahanya juga tidak mendapatkan pengusahanya maksimal. Dan barang kita kan nggak boleh jual murah,” ungkapnya.
Pemerintah akan terus menghitung perkembangan harga nikel hingga akhir 2026. Bahlil tetap optimistis terhadap prospek harga nikel, tetapi tingkat produksi dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi pasar.
“Kita maunya harus optimis tinggi. Kalau kita harganya tinggi, kita produksinya tinggi. Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjir, nanti barang kita murah. Kita kan nggak mau barang kita dijual murah,” sebutnya.
Kapasitas Smelter Nikel Terus Bertambah
Strategi pengendalian produksi tersebut dilakukan di tengah kapasitas pengolahan nikel yang terus berkembang.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan pemerintah telah memverifikasi kapasitas smelter nikel yang akan terbangun mencapai sekitar 320 juta ton.
Kapasitas tersebut masih berpotensi bertambah karena sejumlah smelter masih dalam tahap pembangunan dan akan memasuki proses commissioning.
“Smelter saat ini terverifikasi bahwa yang akan terbangun untuk nikel itu di angka 320 jutaan (ton) yang kami dapatkan. Tapi memang itu masih berkembang dari tahun-ke tahun, dan masih beberapa smelter yang terus berprogres untuk dalam waktu dekat juga akan ada beberapa yang commissioning,” ujarnya di BIG Downstream Insight 2026, Jakarta, Selasa (7/10/2026).
Cecep menjelaskan pemerintah tidak serta-merta menyetujui seluruh permohonan kuota produksi yang diajukan badan usaha.
Penetapan kuota mempertimbangkan kecukupan cadangan riil, rekam jejak produksi perusahaan tambang, serta realisasi produksi setiap periode.
Pemerintah pada awal 2026 menetapkan kuota produksi bijih nikel sekitar 260 juta ton sampai 270 juta ton.
Evaluasi kemudian dilakukan dengan melihat realisasi produksi pada kuartal I dan kuartal II 2026 untuk menilai apakah kebutuhan bahan baku smelter telah tercukupi.
“Untuk case nikel kita tetapkan di tahun 2026 awal kemarin itu di angka 260 juta ton sampai 270 juta ton. Kemudian secara siklusnya kita melihat dari Triwulan 1, Triwulan 2 berapa produksi yang tercapai dengan data itu kita bisa lihat apakah memang kebutuhan smelter itu tercukup atau tidak. Akhirnya kita berikan kesempatan terkait dengan untuk revisi di bulan Juli,” jelasnya.
