Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 455 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak akan ditempuh dengan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.Salah satu langkah yang dilakukan perluasan sistem informasi mineral dan batubara atau SIMBARA pada komoditas strategis.
“Penguatan pengawasan melalui pelaksanaan joint program, penerimaan negara, langkah digitalisasi dan simplifikasi layanan PNBP dilakukan secara terpadu,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Sidang I, Kamis (21/8/2025).
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, kontribusi terbesar PNBP berasal dari sumber daya alam (SDA). Penerimaan tersebut terutama ditopang komoditas minyak dan gas bumi (migas), dan non migas seperti batu bara dan beberapa mineral, antara lain nikel, emas, dan tembaga, serta ada pula dari sektor kehutanan, kelautan dan perikanan, serta panas bumi.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur pengawasan dengan membangun data analitik dan profil risiko pelaku usaha maupun satuan kerja, serta penguatan mekanisme penagihan melalui penerapan automatic blocking system.
“Dengan strategi ini, pemerintah meyakini pengelolaan PNBP akan semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai catatan, Sri Mulyani telah membentuk direktorat baru yang khusus untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Direktorat tersebut bernama, Direktorat Potensi dan Pengawasan PNBP dan berada di bawah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
Adapun, pembentukan direktorat baru ini dalam rangka menjaga penerimaan negara dari PNBP yang berkurang Rp 90 triliun setelah komponen dividen BUMN dialihkan ke Danantara. (haa/haa)
