MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ia akan mempelajari usulan pemberian izin kelola tambang kepada perguruan tinggi. Ia pun menilai usulan ini merupakan hal yang positif.
usulan perguruan tinggi untuk mengelola tambang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). RUU Minerba ini menjadi usul inisiatif dari DPR RI.
Bahlil mengatakan bahwa materi RUU Minerba baru diterimanya setelah kembali dari kunjungan kerja ke India, sehingga ia belum sempat menelaahnya.
Menurut dia, draft RUU tersebut akan dipelajari terlebih dahulu, untuk kemudian Kementerian ESDM menyampaikan pernyataan resmi terkait materi dalam RUU, termasuk soal perguruan tinggi yang bisa mengelola tambang.
“Materinya kan baru dikirim, saya kebetulan baru pulang dari India, belum saya baca. Nanti setelah saya baca, akan kami pelajari,” ujar Bahlil, ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Meski begitu, dia menilai usulan pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi maupun usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah positif.
Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menyebut usulan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.
Pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Tapi kalau mengikuti dari pemberitaan, saya pikir sebuah niat yang baik kok. Niat yang baik dalam rangka mengembalikan roh daripada UUD 1945,” kata dia.
“Jadi ini kan bagian daripada distribusi, bukan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengusaha,” tambah Bahlil.
Sebelumnya, RUU Minerba telah disahkan menjadi usul inisiatif dari DPR RI dalam rapat paripurna 23 Januari 2025.
Beberapa poin revisi dalam UU Minerba tersebut terkait hilirisasi serta izin pertambangan untuk ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UKM.
Sumber: money.kompas.com, 30 Januari 2025
