agar wacana kenaikan royalti turut mempertimbangkan insentif fiskal bagi industri smelter. Menurutnya, perusahaan yang telah membangun fasilitas pemurnian seharusnya dikenakan tarif royalti lebih rendah.

“Diperlukan insentif fiskal untuk smelter, seperti penurunan tarif royalti bagi perusahaan yang telah berinvestasi di hilir,” ungkapnya.

Ia juga mengusulkan revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel agar mempertimbangkan kandungan mineral besi dan kobalt.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, menilai kenaikan tarif royalti berpotensi menambah beban bagi pelaku usaha. Menurutnya, sebelum wacana ini bergulir, industri pertambangan telah menghadapi berbagai tantangan, seperti kenaikan harga Biosolar, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) 100 persen, tren penurunan harga, serta berbagai regulasi baru lainnya.

“Saat ini industri sudah terbebani dengan berbagai kewajiban akibat regulasi yang terus berubah-ubah. Sejak awal tahun, kami sudah dihadapkan dengan isu biodiesel, DHE, PPN 12 persen, global minimum tax, serta tingginya beban industri batu bara,” papar Hendra.

Dengan kondisi tersebut, ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif royalti. Menurutnya, pelaku usaha perlu dilibatkan dalam diskusi sebelum kebijakan tersebut disahkan.

“Oleh karena itu, IMA meminta pemerintah untuk mengkaji lebih lanjut rencana ini dan melibatkan kami dalam pembahasannya,” tutup Hendra.

Sumber: tambang.co.id, 18 Maret 2025