Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar yang menyebut PT Weda Bay Nickel telah memperoleh tambahan kuota produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 sebesar 25 juta ton.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri agenda Pertemuan Presiden RI dengan 150 Periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Saat ditanya mengenai kabar tambahan RKAB bagi Weda Bay Nickel, Bahlil memberikan jawaban singkat. “Belum, belum, belum ada ya,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah spekulasi yang berkembang mengenai adanya persetujuan pemerintah atas penambahan kuota produksi bijih nikel perusahaan tersebut.
Sebelumnya, Weda Bay Nickel memang mengajukan permohonan revisi kuota produksi nikel dalam RKAB 2026 kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pasalnya, perusahaan patungan Eramet (Prancis), Tsingshan Holding Group Co (China), dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu hanya menerima persetujuan kuota produksi dan penjualan sebesar 12 juta wet metric ton (wmt). Volume itu turun 71,43% dibandingkan kuota yang disetujui pada 2025 sebesar 42 juta wmt.
“Permohonan tambahan ini akan mencerminkan kebutuhan pasokan dari fasilitas smelter dan fasilitas HPAL yang telah terpasang di kawasan industri IWIP, yang diperkirakan melebihi 100 juta wmt,” tulis Eramet melalui pernyataan resminya, dikutip Kamis (12/2/2026).
Belakangan, pemangkasan kuota produksi nikel Weda Bay Nickel memicu pemangkasan tenaga kerja sekitar 65% hingga pertengahan tahun ini.
“Pekerja Weda Bay Nickel beserta seluruh kontraktor jumlahnya mencapai sekitar 18.000 hingga 19.000 orang. Dari angka tersebut, kami akan melakukan pengurangan sebesar 65% dan itulah kondisi yang kemungkinan akan kami hadapi hingga akhir Juni,” ujar CEO Eramet Indonesia sekaligus perwakilan pemegang saham Weda Bay Nickel, Jerome Baudelet dalam Exclusive Media Briefing: Eramet Outlook 2026, di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Jerome menjelaskan, perusahaan tengah bersiap memasuki fase care and maintenance setelah kuota RKAB dipangkas dari 42 juta wet metric ton (wmt) pada 2025 menjadi hanya 12 juta wmt pada 2026.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat operasional tambang secara bertahap harus dihentikan lantaran kuota produksi hampir habis digunakan sejak kuartal I/2026.
Dalam fase ini, perusahaan masih menjalankan pengelolaan lingkungan seperti pengolahan air, rehabilitasi lahan, hingga revegetasi. Namun, aktivitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja mengalami penurunan signifikan.
Jerome menegaskan, perusahaan berupaya meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja dengan mendorong perpindahan pekerja ke proyek industri lain di kawasan Weda Bay. Di wilayah tersebut saat ini masih berlangsung pembangunan sejumlah fasilitas industri, termasuk smelter dan proyek aluminium yang dinilai masih dapat menyerap sebagian tenaga kerja terdampak.
“Sebagian besar pekerja sebenarnya masih bisa dialihkan ke aktivitas lain,” imbuhnya.
Kendati begitu, dia mengakui pengurangan produksi tetap menekan penciptaan lapangan kerja baru di Maluku Utara yang selama ini tumbuh seiring ekspansi industri nikel. Menurut Jerome, tanpa pengurangan RKAB, ribuan pekerja yang saat ini dialihkan ke proyek lain seharusnya dapat membuka peluang kerja tambahan bagi masyarakat sekitar.
“Seharusnya akan ada sekitar 10.000 lapangan kerja baru. Jadi itu salah satu dampak negatif dari program care and maintenance ini,” imbuhnya. Editor : Denis Riantiza Meilanova
