Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memproyeksi kuota produksi batu bara pada 2026 berpotensi berada di atas 700 juta ton seiring terbukanya ruang relaksasi kebijakan pengetatan produksi oleh pemerintah.
Pemerintah sebelumnya berencana memangkas volume produksi batu bara menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada tahun ini. Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton. Namun, belakangan pemerintah mempertimbangkan untuk merelaksasi pemangkasan tersebut seiring dengan kenaikan harga komoditas dan meningkatnya permintaan imbas konflik di Timur Tengah.
“Kuota produksi batu bara untuk tahun 2026 diperkirakan akan berada di atas kisaran 700 juta ton. Namun, angka pastinya sampai saat ini belum dirilis oleh Kementerian ESDM. Mengingat harga dan permintaan yang akan meningkat dalam kondisi geopolitik saat ini,” jelas Rizal kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).
Adapun, hingga saat ini, Kementerian ESDM baru menyetujui RKAB batu bara tahun buku 2026 sebesar 580 juta ton. Kementerian ESDM mengklaim proses persetujuan RKAB tahun ini membutuhkan waktu lebih lama. Pasalnya, penerapan sistem aplikasi baru masih memerlukan penyesuaian di lapangan.
Asal tahu saja, persetujuan RKAB ini sangat krusial karena masa relaksasi aktivitas penambangan seiring belum terbitnya RKAB akan berakhir pada 31 Maret 2026.
Rizal menilai momentum penguatan harga dan kelangkaan energi global saat ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menambah pendapatan negara dan juga peningkatan devisa.
“Untuk ketahanan energi nasional pemerintah juga harus memastikan bahwa kebutuhan energi nasional terjaga dengan baik. Baik untuk kebutuhan masyarakat maupun pertumbuhan industri nasional,” imbuh Rizal.
Dia menjelaskan, perang Timur Tengah telah berdampak pada kelangkaan BBM dan gas secara global. Hal ini tak lepas dari ditutupnya Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran penting dalam distribusi minyak dari Timur Tengah.
Sejumlah negara seperti Filipina, Thailand, hingga Amerika Serikat (AS) pun telah menaikkan harga BBM untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah global.
Menurut Rizal, Indonesia saat ini belum terlalu terdampak karena masih ada stok BBM yang menopang. Pemerintah masih mampu menanggung subsidi BBM di dalam negeri walaupun harga minyak global sudah naik signifikan.
Namun, kelangkaan ini dalam waktu dekat kemungkinan juga akan terdampak jika perang berlangsung berkepanjangan di Timur Tengah.
“Untuk Indonesia disarankan lebih memanfaatkan potensi energi yang ada di dalam negeri untuk memastikan ketahanan energi nasional,” ucap Rizal.
Dia mengatakan, potensi yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan adalah energi baru terbarukan (EBT) seperti sinar matahari, angin, air, laut, panas bumi, nabati, biomassa dan bahan bakar dari fosil seperti batu bara.
Menurutnya, batu bara dapat dimanfaatkan untuk kelistrikan dan industri yang membutuhkan energi yang stabil.
“Beberapa negara saat ini sedang meningkatkan pemakaian sumber energi dari batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya,” kata Rizal.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpeluang merelaksasi kebijakan pengetatan produksi batu bara dan nikel pada tahun ini seiring menguatnya harga komoditas.
Bahlil menegaskan bahwa relaksasi akan dilakukan secara terukur. Dia menekankan kebijakan relaksasi tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global.
“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply and demand dan harga,” ujar Bahlil usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada Rabu (25/3/2026), dikutip dari siaran pers.
Namun, hingga saat ini, Bahlil menuturkan belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan batu bara dan nikel. Pemerintah masih akan terus memantau dinamika pasar global. Editor : Denis Riantiza Meilanova
