Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) dalam kondisi aman.
Menurut dia, gangguan pasokan listrik yang sempat terjadi lebih disebabkan persoalan teknis operasional dan distribusi, bukan kekurangan bahan bakar pembangkit.
“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Bahlil menegaskan pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional. Karena itu, menurut dia, persoalan yang terjadi bukan berasal dari sisi ketersediaan pasokan energi.
Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin pasokan tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan batu bara memasok 180 juta hingga 190 juta ton per tahun, lebih tinggi dari kebutuhan pembangkit listrik nasional.
“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” ujar Bahlil.
Menurut dia, kendala yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.
Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo guna memastikan penanganan dilakukan secepat mungkin. Ia juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memperkuat langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
“Saya sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan pemerintah telah menjalankan perannya dari sisi regulasi dan menjamin kecukupan pasokan energi. Kini, fokus utama berada pada penyelesaian persoalan teknis di lapangan oleh PLN.
“Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya. Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” kata dia.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan gangguan pasokan listrik dipicu kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta mitra PLN.
“Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” ujar Darmawan.
Pemadaman Bergilir PLN
PT PLN (Persero) mengonfirmasi pemadaman listrik bergilir terpaksa dilakukan karena adanya gangguan teknis operasional bersamaan di dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) besar milik Independent Power Producer (IPP) swasta. Gangguan teknis ini membuat kedua pembangkit besar tersebut terpaksa keluar dari sistem kelistrikan utama Pulau Jawa, sehingga kemampuan pasokan daya listrik menurun secara signifikan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, secara resmi telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat terdampak dan menegaskan langkah manajemen beban ini hanya bersifat sementara demi menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
Detail Penyebab Utama Pemadaman
Kerusakan Pembangkit Swasta: Dua PLTU skala besar milik mitra swasta (Independent Power Producer) mengalami kendala teknis mendadak dan keluar dari sistem transmisi Jawa.
Pasokan Energi Primer: Terdapat tantangan pemenuhan batu bara kalori menengah (Medium Rank Coal), namun saat ini penyaluran pasokan darurat sudah mulai dialirkan ke PLTU se-Pulau Jawa berkat dukungan Ditjen Minerba dan Kementerian ESDM.
Manajemen Beban Terbatas: Guna mencegah pemadaman total (blackout), PLN menerapkan pembatasan pasokan listrik terukur secara bergilir di beberapa area Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga wilayah Malang Raya.
