Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas ganda kepada Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Penambahan mandat tersebut disebut sebagai langkah pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri dan transisi energi di tengah dinamika geopolitik serta ekonomi global.
Bahlil mengatakan, pemerintah membutuhkan koordinasi yang lebih terintegrasi untuk menjalankan agenda hilirisasi dan transisi energi. Menurut dia, kedua agenda tersebut berkaitan erat dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dan terukur,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dia menjelaskan, kondisi perekonomian dan geopolitik global yang terus berubah membuat Indonesia perlu mempercepat sejumlah program strategis.
Pemerintah, kata Bahlil, ingin memastikan pelaksanaan hilirisasi industri dan transisi energi berjalan dengan target yang jelas serta sesuai arahan Presiden.
Dengan tugas barunya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil akan mengoordinasikan agenda lintas kementerian yang berkaitan dengan kedua sektor tersebut.
Namun, struktur dan tata kerja kementerian yang berada di bawah koordinasinya masih akan disesuaikan dengan aturan resmi pemerintah.
Bahlil mengatakan akan terlebih dahulu memeriksa rincian Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kerja kementerian koordinator tersebut.
Dia juga memastikan akan menjalankan kedua mandat tersebut secara bersamaan. “Saya akan berusaha sekuat tenaga dan totalitas menjalankan tugas ini dengan baik,” kata Bahlil.
Sementara itu, terkait proyek strategis yang akan dipercepat, Bahlil belum memerinci program yang menjadi prioritas. Setelah resmi dilantik, dia akan berkoordinasi dengan Istana dan meminta arahan Presiden mengenai proyek-proyek yang perlu segera dikebut.
Dengan demikian, langkah awal Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi akan difokuskan pada penataan koordinasi serta penentuan program prioritas yang harus segera dijalankan pemerintah.
